Proses pemetaan selanjutnya juga sudah mulai dilakukan pada aliran sungai Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dan Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara.

Pemetaan aliran sungai yang berhulu dari puncak gunung berapi ini melibatkan para ahli dari BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum hingga termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), TNI dan Polri.

Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada 3 November 2024 menjadi peristiwa mencolok pertama pada era Kabinet Merah Putih.

Baca Juga: Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sukabumi, BNPB Sebut 10 Orang Meninggal dan Dua dalam Pencarian

Gunung bertipe strato itu meletus hebat sepekan setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 28 Oktober 2024. Sekitar 13 ribu lebih masyarakat di Halmahera Barat tidak hanya terdampak oleh lontaran material vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki tetapi juga berpotensi menjadi korban ganasnya banjir lahar dingin, sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat.

Merujuk hasil analisa dari Badan Geologi terdapat tiga desa di Flores Timur yang berpotensi terdampak banjir lahar dingin bila hujan intensitas deras dan berdurasi panjang mengguyur puncak gunung, yakni Desa Dulipali, Padang Pasir dan Nobo dalam wilayah kecamatan Ile Boleng dan Ile Bura.

Hal serupa juga berpotensi dirasakan oleh 2.000-3.000 orang warga yang bermukim di kaki Gunung Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sedikitnya 300-500 ribu meter kubik ketebalan material vulkanik yang mengendap di sekitaran kawah aktif Gunung Ibu dan sewaktu-waktu terbawa turun bersama hujan deras melalui empat aliran sungai yang ada.

Baca Juga: Update Dampak Bencana Banjir dan Longsor di Sukabumi, 20.629 Warga Terdampak dan 2.058 Rumah Rusak Berat

Perpaduan pengalaman para ahli, kecanggihan teknologi, kolaborasi lintas kementerian/lembaga, hingga dukungan pemanfaatan anggaran secara akuntabel menjadi krusial dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Semua upaya itu menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pentingnya infrastruktur berbasis mitigasi bencana sebagai landasan ketahanan nasional.

Namun bagaimanapun penguatan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga representasi komitmen bersama untuk melindungi dan melayani masyarakat dalam menghadapi ancaman alam yang terus berkembang.

Baca Juga: Walhi Sebut Bencana di Sukabumi akibat Maraknya Aktivitas Penambangan, Begini Respons Pj Gubernur Bey Machmudin

Maka besar harapan di usia 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran ini, keterbukaan informasi dan prinsip komunikasi dua arah juga harus dipandang menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat oleh BNPB guna memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif itu.***