POLITIKABC.COM -  “Bukan hanya masyarakat yang menjadi korban bencana, ataupun mereka yang terancam menjadi korban berada dalam perhatian pemerintah. Tetapi termasuk semua kerusakan yang ada harus segera diperbaiki sampai pada kondisi yang kembali normal."

Pernyataan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto itu tidak lah sesederhana ketika ia menyampaikannya di hadapan belasan kamera wartawan saat meninjau langsung penanganan korban banjir, tanah longsor – keretakan tanah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, belum lama ini.

Bagi para korban, pernyataan singkat dari jenderal bintang tiga TNI Angkatan Darat itu sangatlah berarti. 
Bahkan ada ratusan ribu orang warga yang menderita masih terus menanti terobosan BNPB untuk tidak hanya menyembuhkan luka mereka, tetapi juga memulihkan, dan menciptakan ketahanan sosial-ekonomi mereka yang porak-poranda akibat bencana agar tidak kembali mengalami penderitaan serupa di masa depan apapun tantangannya.

Baca Juga: Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sukabumi, BNPB Sebut 10 Orang Meninggal dan Dua dalam Pencarian

BNPB memiliki peran vital dalam hal ini karena merupakan lembaga non-departemen setara kementerian, dan berlandasan kuat untuk menjalankan amanah konstitusi terkait penanggulangan bencana bersama mitra strategisnya. Dan semua upaya itu juga akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden.

Tugas dan fungsi mereka diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan, diperkuat oleh Peraturan Presiden (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Adapun UU Nomor 24 tahun 2007 secara jelas menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok BNPB adalah untuk memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Baca Juga: Update Dampak Bencana Banjir dan Longsor di Sukabumi, 20.629 Warga Terdampak dan 2.058 Rumah Rusak Berat

Sedangkan fungsinya dalam PP Nomor 1 Tahun 2019 itu adalah untuk mengorganisir pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Apalagi Prabowo Subianto, selaku Presiden RI kedelapan juga memiliki misi khusus yang berkaitan erat dengan kebencanaan yang dirumuskan dalam Asta Cita, arah tujuan pembangunan pemerintahan.

Asta Cita presiden pada butir kedelapan menyebutkan misinya untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Baca Juga: Walhi Sebut Bencana di Sukabumi akibat Maraknya Aktivitas Penambangan, Begini Respons Pj Gubernur Bey Machmudin

Dengan demikian, keberhasilan arah pembangunan era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka juga akan ditentukan oleh bagaimana penanggulangan bencana itu dilakukan.