Mikroplastik yang masuk ke tubuh manusia dapat berdampak kepada kesehatan, dengan endapannya tidak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh manusia. Efek pengendapan dalam jumlah banyak dan dalam periode yang lama akan memicu timbulan tumor atau bahkan kanker, disebabkan iritasi dalam tubuh karena keberadaan endapan partikel asing tersebut.

Upaya-upaya untuk memastikan pengelolaan sampah yang lebih baik juga terus dilakukan, termasuk oleh Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK.

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya Ditjen PSLB3 KLHK Edward Nixon Pakpahan menyebut pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang di dalamnya menargetkan pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen tercapai pada 2025.

Baca Juga: Ganjar Saat Coba Membuat Karya Seni Dari Sampah Plastik Bareng Seniman Di Jogja

Tidak hanya itu, dengan sampah dan limbah menjadi salah satu sektor yang ditargetkan mengalami pengurangan emisi, KLHK juga menggencarkan pengurangan timbulan dan pengelolaan sampah untuk mencapai kondisi nol sampah nol emisi atau zero waste zero emission pada 2050.

Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah menargetkan tidak ada lagi pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) pada 2030 sebagai upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) metana yang dihasilkan dari sampah yang menumpuk tanpa pengolahan.

Mengingat sampah plastik menjadi penyumbang terbesar kedua komposisi sampah nasional sebesar 19,45 persen dari total timbulan 38,2 juta ton menurut data KLHK pada 2023. Dengan sampah sisa makanan menjadi mayoritas 40,94 persen, maka kini tengah didorong pengelolaannya dengan berbagi cara. Termasuk menggunakan teknologi refuse  derived fuel (RDF) sebagai sumber energi, menjadi BBM alternatif dan sebagai bahan baku industri daur ulang.

Baca Juga: Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp 1 Triliun Bangun Pengolahan Sampah di Rorotan

Semua itu adalah bagian dari penerapan ekonomi sirkular yang terus didorong untuk diaplikasikan ke berbagai daerah Indonesia, termasuk di wilayah kepulauan. KLHK sendiri sudah memetakan potensi off-taker untuk penggunaan RDF dan industri daur ulang.

Dalam studi hasil kerja sama KLHK dengan beberapa pihak pada tahun ini menemukan potensi penyuplai bahan baku RDF dari 180 TPA, yang dibagi dalam 50 kluster dan 75 potensi off-taker di 16 provinsi. Selain juga mendukung bank sampah di berbagai wilayah Indonesia yang terdaftar mencapai 17 ribu di sistem KLHK, dengan yang aktif beroperasi sebesar 20-30 persen.

Keberadaan dana lingkungan yang dapat diakses melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan proyeksi nilai bantuan 2.000 dolar AS (sekitar Rp31 juta) sampai 50 ribu dolar AS (Rp778 juta), diharapkan dapat mendukung salah satunya pengelolaan sampah yang dilakukan di akar rumput oleh masyarakat.

Baca Juga: Sidang Paripurna di DPD RI Ramai dengan Perdebatan dan Interupsi karena Masih Pakai Kertas: Tidak Ramah Lingkungan

Dukungan itu diberikan karena pengelolaan sampah untuk memastikan tidak ada yang bocor ke lingkungan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta.