POLITIKABC.COM - Dalam setiap sistem demokrasi, kebebasan untuk mencalonkan pemimpin adalah denyut nadi yang memompa kehidupan politik. Namun, kebijakan yang membolehkan semua partai mencalonkan presiden atau kepala daerah membuka pintu bagi tantangan besar: fragmentasi politik. Berikut salah satu catatan dari riset LSI Denny JA.

Jika presiden atau kepala daerah terpilih berasal dari partai kecil yang minim kursi di parlemen, fenomena divided government menjadi tak terhindarkan. 

Dalam situasi ini, presiden dari minoritas parlemen menghadapi oposisi mayoritas parlemen yang dapat melumpuhkan kebijakan dan visi kepemimpinannya.

Baca Juga: Riset LSI Denny JA, Sebut 5 Alasan Publik Mendukung Presidential Threshold

Namun, demokrasi memiliki caranya sendiri untuk bertahan. Sejarah mengajarkan bahwa kekuatan koalisi adalah solusi paling elegan. 

Presiden atau kepala daerah yang terpilih harus mampu merangkul partai-partai lain untuk membentuk koalisi yang solid di parlemen. 

Koalisi ini bukan sekadar aliansi politik, tetapi sebuah jembatan antara visi kepemimpinan dan dukungan legislatif. 

Baca Juga: Riset LSI Denny JA: Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD, Respons Publik Sangat Negatif

Dengan koalisi yang mayoritas, kebijakan pemerintah menjadi lebih terjamin, dan stabilitas politik dapat dipertahankan. Inilah seni politik demokrasi: berkompromi tanpa mengorbankan prinsip.

Namun, ada tantangan lain yang mengintai demokrasi kita: praktik calon tunggal melawan kotak kosong. Ketika seorang calon memborong dukungan hampir semua partai, kompetisi sejati hilang. 

Demokrasi menjadi formalitas tanpa ruh. Dalam sejarah, pemilu tanpa kompetisi kerap melahirkan pemimpin yang kehilangan legitimasi moral, meskipun menang secara hukum.

Baca Juga: Riset LSI Denny JA: Risiko Besar Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD 

Kompetisi dalam pemilu bukan sekadar simbol, tetapi esensi demokrasi itu sendiri. Ia menciptakan arena di mana ide bertarung, visi diuji, dan rakyat menjadi hakim sejati.