POLITIKABC.COM - Wacana untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat, semakin mendapat perhatian di DPR.  

Pendukung gagasan ini mengajukan alasan utama, yaitu efisiensi biaya dan upaya mengurangi praktik politik uang yang sering terjadi dalam pemilihan langsung.  

Menurut mereka, pemilihan lewat DPRD lebih hemat karena tidak membutuhkan logistik besar atau proses panjang yang menguras anggaran negara. 

Baca Juga: Riset LSI Denny JA: 68,19 Persen Merespons Positif atas Putusan MK 2024 tentang Semua Parpol Boleh Mencalonkan Presiden

Selain itu, mereka berpendapat bahwa dengan hanya melibatkan anggota DPRD, potensi politik uang bisa ditekan karena jumlah pesertanya lebih kecil.  

Namun, pendekatan ini menyimpan risiko besar yang tak bisa diabaikan. Pemilihan melalui DPRD bisa menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung.  

Dalam demokrasi yang sejati, setiap warga negara memiliki suara dan hak yang sama untuk menentukan pemimpin daerahnya. 

Baca Juga: Riset LSI Denny JA, Sebut 5 Alasan Publik Mendukung Presidential Threshold

Jika pemilihan dialihkan ke DPRD, rakyat akan kehilangan keterlibatan langsung dalam proses politik yang berpengaruh pada masa depan mereka.  

Lebih dari itu, justru di dalam DPRD, risiko politik transaksional semakin besar. Pemilihan tertutup yang hanya melibatkan anggota DPRD rentan terhadap negosiasi kepentingan kelompok tertentu.  

Meski pemilihan langsung membutuhkan biaya yang tinggi, legitimasi kepala daerah terpilih menjadi lebih kuat karena mereka memperoleh mandat langsung dari rakyat.  

Baca Juga: Riset LSI Denny JA: Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD, Respons Publik Sangat Negatif

Demokrasi bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan rakyat dalam sistem yang inklusif dan adil. Pemilihan langsung tetap menjadi cara terbaik untuk memastikan demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.***