POLITIKABC.COM – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, Kadek Agus Wirawan, mengungkapkan bahwa Bali berhasil mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

Dalam pernyataannya di Denpasar, Minggu 19 Januari 2025, Kadek Agus menyebutkan bahwa pada September 2024, hanya 3,8 persen penduduk Bali yang tergolong miskin. 

Meski begitu, angka kemiskinan ekstrem di Bali masih tercatat, meskipun berada di tingkat yang sangat kecil.

Baca Juga: DPRD Surabaya Godok Raperda untuk Bantu Penanganan Masalah Kemiskinan

“Sebelumnya, Bali juga pernah mencatatkan angka kemiskinan terendah pada September 2019 dengan persentase 3,61 persen. Namun, kemiskinan ekstrem masih ada, dengan angka terbaru dari Maret 2024 sebesar 0,23 persen,” jelas Kadek Agus.

Ia juga menyoroti tren positif yang terus berlanjut sejak 2023, di mana Bali secara konsisten memegang predikat sebagai provinsi dengan kemiskinan terendah, meski sempat mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. 
Sebagai perbandingan, pada September 2024, tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,57 persen, dengan Bali menjadi yang terendah di antara 38 provinsi. 

Sebaliknya, Papua Pegunungan mencatat tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 29,66 persen.

Baca Juga: Muzani Ungkap Tekad Prabowo Bila Presiden: Tuntas Masalah Kemiskinan

Lebih lanjut, data BPS Bali menunjukkan bahwa pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di provinsi ini mencapai 4 persen, turun dari 4,25 persen pada Maret 2023. 

Hingga September 2024, angka tersebut kembali menurun sebesar 0,20 persen menjadi 176,21 ribu jiwa, dari sebelumnya 184,43 ribu jiwa pada Maret 2024.

Kadek Agus juga menyampaikan bahwa garis kemiskinan di Bali pada September 2024 tercatat sebesar Rp580.306 per kapita per bulan. 

Baca Juga: Beban Bakal Calon Bupati Bogor Rudy Susmanto, Pastikan Halaman Rumah Prabowo Tidak Ada Kemiskinan di Sekitarnya

Faktor utama yang memengaruhi pengeluaran masyarakat meliputi kebutuhan makanan seperti beras, daging ayam, telur, dan jajanan tradisional, serta kebutuhan non-makanan seperti perumahan, bahan bakar, biaya pendidikan, dan upacara adat.