POLITIKABC.COM - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman melarang kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan kegiatan dinas luar (DL), untuk efisiensi dan penghematan anggaran.

"Penghematan anggaran ini menjadi perhatian khusus karena sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025," ujarnya di Koba, Kamis 6 Februari 2025. 

Algafry mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran pada pos belanja nonprioritas, salah satunya perjalanan dinas.

Baca Juga: Teguh Setyabudi Klarifikasi Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang ASN Wajib Izin Jika Berpoligami

"Maka  mulai dari Camat, Kepala OPD, hingga saya selaku kepala daerah harus berkomitmen mendukung aturan itu," ujarnya.

Bahkan Algafry juga menyarankan untuk mencoret mata anggaran penggadaan mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati terpilih.

"Kita berada dalam situasi keuangan yang membuat kita harus berhemat dan tentu saja ini untuk kepentingan bersama," ujarnya.

Baca Juga: Ramai Kebijakan ASN DKI Jakarta Boleh Berpoligami, Mendagri Tito Karnavian Berikan Respons

Ia juga mengingatkan untuk menjaga dan menginventarisasi seluruh yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

“Aset pemerintah yang ada harus kita amati dan jaga dengan penuh tanggung jawab. Aset ini merupakan milik rakyat dan harus dikelola dengan transparan, efisien dan akuntabel, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Algafry juga mengingatkan seluruh pegawai sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara harus bekerja dengan baik, teliti dan menjunjung regulasi atau peraturan yang ada.

Baca Juga: Hamas Konfirmasi Tewasnya Panglima Militer Mohammed Deif

"Kepala organisasi perangkat daerah saya harap dapat menjadi contoh bagi para stafnya dan juga bijak dalam menggunakan media sosial," ujarnya.***