POLITIKABC.COM - OCCRP menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa saja yang diusulkan untuk masuk ke dalam daftar tokoh paling korup di dunia, termasuk munculnya nama mantan presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar tersebut.  

Menurut Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), tokoh-tokoh yang masuk dalam daftar "finalis" dipilih berdasarkan jumlah dukungan daring terbesar dari berbagai negara, serta alasan-alasan yang mendasari pengusulan mereka.  

“Para juri menghormati nominasi yang diajukan oleh warga,” ungkap Drew Sullivan, penerbit OCCRP, dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi organisasi tersebut, dikutip Senin 6 Januari 2025. 

Baca Juga: Inilah Daftar 27 Kader PDI Perjuangan yang Dipecat, Termasuk Jokowi, Gibran dan Bobby

Namun, dalam beberapa kasus, nominasi dari publik tidak selalu disertai dengan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya korupsi besar atau pola penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan.  

Sullivan juga menjelaskan bahwa meskipun masyarakat memiliki persepsi kuat tentang adanya korupsi, hal itu tidak selalu didukung oleh bukti yang memadai.

"Seharusnya ini jadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi, dan mereka peduli," katanya.

Baca Juga: Terungkap, Ini Alasan PDI Perjuangan Memecat Jokowi, Gibran dan Bobby Sebagai Kader

OCCRP menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi terkait dengan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi selama dia menjabat sebagai presiden.

Namun, kata organisasi itu, banyak kelompok masyarakat sipil dan para pakar mengatakan bahwa "pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan" komisi anti korupsi Indonesia.

Jokowi juga dikritik oleh masyarakat luas karena "merusak lembaga pemilu dan peradilan Indonesia," menurut pernyataan itu.

Baca Juga: Usai Jokowi Dipecat PDI Perjuangan, Sekjen Projo Handoko Sebut Organisasinya Siap Menjadi Partai

OCCRP mengakui beberapa individu telah menyalahgunakan daftar tokoh paling korup itu untuk mempromosikan agenda dan ideologi politik mereka.