POLITIKABC.COM - Menurut laporan komisi yang dibentuk oleh pemerintah transisi Bangladesh pada Sabtu, 14 Desember 2024, bukti awal menunjukkan bahwa mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, terlibat dalam kasus penghilangan paksa.

Komisi Penyelidikan Penghilangan Paksa di Bangladesh menemukan adanya keterlibatan Sheikh Hasina serta sejumlah pejabat tinggi keamanan dalam peristiwa penghilangan paksa beberapa individu.

PBB dan kelompok hak asasi manusia telah menuduh bahwa ratusan orang, terutama dari partai oposisi dan para pembangkang, menjadi korban penghilangan paksa selama pemerintahan Sheikh Hasina. Bahkan laporan kasus penghilangan paksa ini mencapai ribuan. 

Baca Juga: Koordinator Unjuk Rasa di Bangladesh Tidak Terima Pemerintahan Dikuasai Militer

Komisi yang dipimpin oleh Muhammad Yunus, yang dibentuk oleh pemerintah transisi saat ini, menemukan bukti awal yang mengaitkan Hasina, yang melarikan diri ke India pada 5 Agustus setelah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh mahasiswa.

Laporan berjudul "Unfolding The Truth" yang diserahkan oleh komisi ini mencatat adanya "desain sistematis" untuk menutupi penghilangan paksa. 

Ketua komisi mengungkapkan bahwa para pelaku penghilangan atau pembunuhan di luar proses hukum ini tampaknya tidak mengetahui banyak tentang para korban.

Baca Juga: Kabur ke India di Tengah Protes, Mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina Sebut akan Kembali ke Bangladesh 

Penyelidikan ini juga melibatkan pejabat tinggi dari pemerintahan Hasina yang telah digulingkan, termasuk mantan penasihat pertahanan, Mayor Jenderal (Purn) Tarique Ahmed Siddique, mantan direktur jenderal Pusat Pemantauan Telekomunikasi Nasional, Mayor Jenderal Ziaul Ahsan, dan beberapa perwira polisi senior.

Komisi telah menerima 1.676 pengaduan penghilangan paksa, dengan 758 pengaduan yang telah diverifikasi, dan mereka memperkirakan bahwa jumlah total kasus penghilangan paksa bisa melebihi 3.500.

Komisi juga merekomendasikan pembubaran Batalyon Aksi Cepat (RAB), pasukan elit yang telah dikenakan sanksi oleh AS karena pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum.

Baca Juga: Dokter di Seluruh Bangladesh Gelar Aksi Mogok Nasional Tanpa Batas karena Hal Ini

Minggu ini, kepala RAB mengakui adanya pusat penahanan rahasia bernama Aynaghar dan meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukannya.