POLITIKABC.COM - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan warga negara Indonesia (WNI) di Bangladesh.

Upaya kominikasi ini terus dilakukan Kementerian Luar Negeri RI di tengah demonstrasi besar yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri (PNS) di Bangladesh.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan, dari total 563 WNI di Bangladesh, mayoritas adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh.

Baca Juga: Warga di Pulau St Martin Bangladesh Alami Krisis Pangan akibat Insiden Penembakan dari Myanmar

“Hingga saat ini, per 21 Juli 2024, para WNI dalam keadaan selamat,” katanya melalui pesan singkat pada Minggu 21 Juli 2024. 

Selain memonitor keamanan para WNI, Kemlu dan KBRI juga disebutnya telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut.

Pemerintah Bangladesh pada Sabtu 20 Juli memberlakukan jam malam di seluruh negeri dan mengerahkan pasukan di tengah protes yang disertai kekerasan yang menyebabkan kematian sedikitnya 105 korban.

Baca Juga: Diduga Bubarkan Aksi Demo dengan Parang, Bupati Halmahera Utara Frans Manery Mengaku Siap Diperiksa

Jam malam diberlakukan pada Jumat malam 19 Juli dan akan tetap berlaku hingga Minggu pagi ketika pihak berwenang akan meninjau situasi di negara Asia Selatan tersebut.

Demi mencegah protes meluas, pemerintah Bangladesh pada Kamis 18 Juli memutus layanan internet seluler dan konektivitas pita lebar (broadband), serta membatasi akses media sosial.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu kian panas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah.

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Kanada Peringatkan Warganya agar Tidak Melakukan Perjalanan ke Bangladesh

Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.

Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971.***