POLITIKABC.COM - Para pemimpin aksi protes mahasiswa di Bangladesh, mengatakan para pengunjuk rasa menganggap pemerintahan militer atau yang didukung militer tidak dapat diterima di negara tersebut.

Para pemimpin juga mengatakan hanya pemerintahan yang disetujui oleh gerakan mahasiswa yang akan dibentuk.

Gerakan protes dimulai di Dhaka dan di seluruh negeri setelah pengumuman aksi "non-kooperatif" selama beberapa hari dengan pihak berwenang diluncurkan pada Minggu 4 Agustus oleh Gerakan Mahasiswa Anti Diskriminasi.

Baca Juga: Berkuasa Sejak Tahun 2009, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Kabur ke India Usai Unjuk Rasa Besar-besaran

Bentrokan antara mahasiswa anti pemerintah, polisi, dan pendukung pemerintah meningkat menjadi kerusuhan.

"Tidak ada pemerintah yang akan diterima selain yang diusulkan oleh mahasiswa," kata seorang pemimpin bernama Nahid. 

"Seperti yang telah kami katakan, tidak ada pemerintahan militer, atau yang didukung militer, atau pemerintahan fasis, yang akan diterima," katanya seperti dikutip surat kabar Bangladesh Daily Star melalui tayangan visual.

Baca Juga: Unjuk Rasa Besar-besaran di Bangladesh, Militer Dikerahkan dan Pemerintah Putus Akses Internet

Pemimpin para pengunjuk rasa meminta Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin untuk segera mengambil langkah-langkah pemulihan hukum dan ketertiban di negara tersebut.

Mereka menegaskan bahwa komposisi pemerintahan sementara sudah harus diumumkan pada Selasa.

"Kami telah memutuskan bahwa pemerintahan sementara akan dibentuk di mana Penerima Nobel yang terkenal secara internasional, Dr. Mohammad Yunus, yang memiliki penerimaan luas, akan menjadi penasihat utama," ujar mereka. 

Baca Juga: 73 Orang Tewas akibat Unjuk Rasa Berujung Bentrok dengan Polisi di Banglades

Yunus, menurut mereka, sudah menyetujui tawaran itu.

Sampai pemerintahan baru dibentuk, mahasiswa harus tetap berada di jalan untuk "melindungi protes mereka," kata Nahid.

Ia menambahkan bahwa gerakan mahasiswa tidak ada hubungannya dengan tindakan kekerasan, serangan terhadap kuil, penjarahan, dan sabotase yang terjadi selama protes berlangsung.

"Kami menyerukan kepada semua pihak untuk turun ke jalan ...  'Komite untuk Melindungi Properti Publik dan Harmoni Komunal' yang dibentuk dan dipimpin oleh Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi telah mengumumkan bahwa mereka akan menjaga setiap wilayah," katanya.

Pada Senin 5 Agustus, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan saudara perempuannya meninggalkan kediaman resmi Hasina di Ibu Kota Dhaka ke tempat yang lebih aman.

Media melaporkan bahwa ribuan pengunjuk rasa menyerbu istana Hasina, yang telah meninggalkan Bangladesh.

Presiden Bangladesh mengadakan pertemuan pada Senin dengan perwakilan partai politik, asosiasi sipil, dan komandan tiga matra angkatan bersenjata.

Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa parlemen dibubarkan guna membentuk pemerintahan transisi secepat mungkin.***