POLITIKABC.COM - Para pemimpin aksi protes mahasiswa di Bangladesh, mengatakan para pengunjuk rasa menganggap pemerintahan militer atau yang didukung militer tidak dapat diterima di negara tersebut.

Para pemimpin juga mengatakan hanya pemerintahan yang disetujui oleh gerakan mahasiswa yang akan dibentuk.

Gerakan protes dimulai di Dhaka dan di seluruh negeri setelah pengumuman aksi "non-kooperatif" selama beberapa hari dengan pihak berwenang diluncurkan pada Minggu 4 Agustus oleh Gerakan Mahasiswa Anti Diskriminasi.

Baca Juga: Berkuasa Sejak Tahun 2009, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Kabur ke India Usai Unjuk Rasa Besar-besaran

Bentrokan antara mahasiswa anti pemerintah, polisi, dan pendukung pemerintah meningkat menjadi kerusuhan.

"Tidak ada pemerintah yang akan diterima selain yang diusulkan oleh mahasiswa," kata seorang pemimpin bernama Nahid. 

"Seperti yang telah kami katakan, tidak ada pemerintahan militer, atau yang didukung militer, atau pemerintahan fasis, yang akan diterima," katanya seperti dikutip surat kabar Bangladesh Daily Star melalui tayangan visual.

Baca Juga: Unjuk Rasa Besar-besaran di Bangladesh, Militer Dikerahkan dan Pemerintah Putus Akses Internet

Pemimpin para pengunjuk rasa meminta Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin untuk segera mengambil langkah-langkah pemulihan hukum dan ketertiban di negara tersebut.

Mereka menegaskan bahwa komposisi pemerintahan sementara sudah harus diumumkan pada Selasa.

"Kami telah memutuskan bahwa pemerintahan sementara akan dibentuk di mana Penerima Nobel yang terkenal secara internasional, Dr. Mohammad Yunus, yang memiliki penerimaan luas, akan menjadi penasihat utama," ujar mereka. 

Baca Juga: 73 Orang Tewas akibat Unjuk Rasa Berujung Bentrok dengan Polisi di Banglades

Yunus, menurut mereka, sudah menyetujui tawaran itu.