POLITIKABC.COM - Komisi VII DPR RI mengawal janji Presiden RI Prabowo Subianto untuk proses penghapusan piutang macet oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Terutama piutang UMKM yang masuk daftar menghapus buku utang di bank badan usaha milik negara (BUMN).

Wakil rakyat itu menilai petunjuk pelaksana berperan penting agar tidak semua pelaku usaha menginginkan utangnya masuk kategori dihapus.

Baca Juga: Pesan Untuk Mahfud Md Negara Kini Jangan Lupa Jika Punya Utang ke Warganya!!

Ia mendorong agar skema komprehensif penghapusan piutang macet itu dipercepat untuk memastikan kelangsungan usaha pelaku UMKM tersebut.

“Harus dibuat juklaknya (petunjuk pelaksana),” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di sela kunjungan kerja reses di Denpasar, Bali, Sabtu 7 Desember 2024. 

Di sisi lain, ia juga menyakini perbankan memiliki skema yang ketat dalam mengawasi dan menindaklanjuti apabila pelaku UMKM yang mendapatkan keringanan itu kembali mengakses kredit di perbankan.

Baca Juga: Fauzi Amro, melarang pelunasan utang untuk pinjol ilegal 

“Kalau ada masalah baru itu urusan kami, regulasi ada di kami dan apa yang menjadi hambatan di lapangan. Kami kawal, sudah pasti,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya pada Selasa 5 November 2024. 

Di sisi lain, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan proses penghapusan piutang macet UMKM dapat selesai pada April 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Baca Juga: Selalu Unggul di NTB, Sekjend DPP Gerindra Ahmad Muzani Sebut Prabowo Merasa Berutang 

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan apabila sudah masuk dalam kategori hapus buku, maka bank BUMN bisa menghapus tagih kredit para pelaku UMKM.