POLITIKABC.COM -  Kapolda Sumatra Barat Inspektur Jenderal Polisi Suharyono memimpin langsung operasi pemberantasan aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan buntut kasus polisi tembak polisi di daerah itu.

Untuk sampai ke lokasi tambang ilegal, rombongan Kapolda harus menempuh medan yang cukup terjal dan berliku-liku. Sesampainya di lokasi yang memakan waktu tempuh sekitar 3 jam, Irjen Pol. 

Suharyono mendapati sejumlah alat untuk aktivitas tambang ilegal.

Baca Juga: Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, DPR: Momentum Evaluasi Penggunaan Senjata Api 

"Jajaran Polda Sumbar komitmen memberantas aktivitas tambang ilegal di bantaran sungai yang masuk dalam kawasan hutan di wilayah Solok Selatan," kata Kapolda Sumbar Irjen Pol. Suharyono di Padang, Jumat 29 November 2024. 

Beberapa alat untuk aktivitas tambang ilegal tersebut, kata dia, langsung dimusnahkan petugas sebagai bentuk komitmen Polda Sumbar memberantas praktik tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan.

"Polda Sumbar juga memasang police line dan akan tetap dijaga oleh personel dari Polres Solok Selatan yang dibantu anggota Brimob Polda Sumbar," kata dia.

Baca Juga: Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Menko Polkam: Pelaku Dijerat Pasal Berlapis

Selain Solok Selatan, Kapolda Sumbar juga memerintahkan pasukannya untuk menindak semua aktivitas tambang ilegal yang ada di provinsi ini.

"Berantas dan tindak semua yang ilegal, pekerjaan-pekerjaan illegal mining dan lain-lainnya," kata Irjen Pol. Suharyono menegaskan.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1992 sekaligus penerima penghargaan Adhi Makayasa tersebut mengajak masyarakat dan kementerian terkait untuk mendukung penindakan seluruh aktivitas ilegal di Ranah Minang.

Baca Juga: Jadi Atensi Serius, Kapolri Ingatkan Jajaran Polda Sumatra Barat Bekerja Profesional Tangani Kasus Polisi Tembak Polisi

Penembakan anggota Polri di Polres Solok Selatan diduga karena pelaku AKP Dadang Iskandar tidak senang terhadap Kompol Anumerta Ryanto Ulil Anshar (korban) yang menangkap seseorang terkait dengan kasus tambang pasir dan batu ilegal di Kabupaten Solok Selatan.***