Cegah Masuknya Air Laut ke Daratan, Pemprov DKI Jakarta Perluas Tanaman Mangrove, Kini Capai 682 Hektar
- Penulis : Ulil
- Rabu, 27 November 2024 06:54 WIB
POLITIKABC.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbanyak penanaman mangrove sebagai salah satu upaya mengantisipasi masuknya air laut ke daratan sekaligus menghadapi isu permukaan daratan Jakarta yang turun.
Merujuk data dari Dinas KPKP DKI, saat ini di Jakarta terdapat kawasan mangrove seluas 682 hektare (ha) yang terbentang di pesisir Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
Dinas KPKP telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove melalui pembibitan dan penanaman mangrove yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan beberapa pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga: Gelombang Pasang di Pantai Air Punggur Bengkulu Sebabkan Abrasi dan Mengancam Jalan Nasional
Sejak tahun 2002 sampai saat ini telah dilakukan rehabilitasi mangrove sejumlah 472.496 batang atau setara dengan 94,49 hektar.
"Mangrove adalah pertahanan kita terluar, setelah itu padang lamun dan terakhir tegalan, itu adalah terumbu karang," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati di Jakarta, Selasa 26 November 2024.
Menurut dia, sekarang penanaman mangrove atau bakau semakin diperluas. "Karena dari struktur morfologi pohonnya, akar-akar mangrove itu mencengkram. Jadi dia akan menahan," katanya.
Baca Juga: Pemkab Kabupaten Indragiri Hilir Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Abrasi
Selain penanaman mangrove, masih ada upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama warga. Yakni menerapkan perilaku tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi sampah-sampah yang terbuang.
"Yang namanya sampah itu tidak terjadi dari laut saja. Tapi dari darat juga bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Jangan buang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, mengurangi sampah-sampah yang benar terbuang," kata dia.
Saat ini Pemprov DKI Jakarta dibantu masyarakat mendaur ulang sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan.
Baca Juga: Pemkab Kabupaten Indragiri Hilir Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Abrasi
Di sisi lain, upaya fisik seperti program tanggul raksasa (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD). "Pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut juga dilakukan termasuk guna mengantisipasi banjir rob," katanya.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB University) Dietriech G. Bengen berpendapat pentingnya membangun sempadan pantai guna mencegah abrasi (pengikisan tanah di pesisir pantai yang disebabkan oleh gelombang dan arus laut yang merusak) di pesisir.
Di sisi lain, sempadan pantai juga dapat dijadikan daerah evakuasi saat terjadi bencana.
"Hal penting supaya laut tidak mempengaruhi daratan, dalam hal ini masuk air laut, ada yang namanya sempadan. Sempadan pantai harus dibuat oleh setiap darah, minimal 100 meter dari pasang tertinggi daratan," ujar dia.
Lalu, dalam menciptakan sempadan pantai, kata Dietriech, mengintegrasikan tata ruang darat dan laut merupakan hal penting.
Pemanfaatan sempadan pantai itu harus mematuhi ruang terbuka hijau (RTH). Sempadan pantai ini juga penting untuk mencegah abrasi.
"Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) sedang membuat regulasi di dalam pemanfaatan sempadan pantai," kata dia.***