Gagasannya adalah bahwa pasar harus mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Dengan pemerintah yang tidak banyak mengatur pasar saham ketika itu, memungkinkan terjadinya spekulasi yang merajalela.

Investor membeli saham dengan prinsip margin (yaitu, meminjam uang untuk membeli lebih banyak saham), yang memperbesar risiko. Ketika harga saham mulai turun, masyarakat tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka, sehingga menyebabkan kehancuran finansial yang meluas.

Saat pecah gelembung spekulatif dalam perekonomian tahun 1929, sejumlah besar orang menarik uang mereka dalam jumlah yang besar karena kekhawatiran akan kebangkrutan, yang selanjutnya mengganggu stabilitas perekonomian.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengapa Donald Trump Menang? Dan Apa Efeknya Buat Indonesia?

Satu hal lagi, Presiden AS kala itu, Herbert Hoover (1929-1933), adalah pendukung kebijakan untuk membatasi peran pemerintah dalam perekonomian. Pada masa pemerintahannya, terdapat pemotongan pajak bagi masyarakat golongan kaya dan upayanya untuk mengurangi pengeluaran pemerintah.

Akibatnya, kebijakan-kebijakan ini berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan pendapatan, sementara spekulasi dan gelembung pasar saham sangat menguntungkan kelompok kaya. Ketika pasar ambruk, kelompok terkayalah yang paling terkena dampaknya, tetapi dampak keseluruhannya menyebabkan pengangguran massal dan kemiskinan.

Sedangkan dalam lingkaran dalam kabinet Hoover dapat ditemukan sejumlah orang yang berasal dari golongan "kaya raya", sebut saja sosok Menteri Keuangan Andrew Mellon, yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di AS saat itu. Kekayaan sang menkeu berasal dari dinasti perbankan dan industri keluarga Mellon yang luas, dengan saham di industri seperti aluminium, minyak, dan baja.

Baca Juga: Presiden Amerika Serikat Joe Biden Menjanjikan Transisi Pemerintahan yang Mulus kepada Donald Trump

Sang Presiden Hoover sendiri juga merupakan seorang hartawan. Sebelum terjun ke dunia politik di AS, Hoover kaya raya sebagai seorang insinyur-pengusaha di sektor pertambangan.

Jadi, sulit untuk dipungkiri bahwa ketika Presiden AS memiliki lebih banyak orang kelas atas atau hartawan di kabinetnya, ada kecenderungan kuat bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan deregulasi-neoliberal yang berpihak pada pasar bebas dan kepentingan korporasi.

Dari berbagai studi dari sejarah perpolitikan dan perekonomian modern (termasuk di Amerika Serikat), telah terungkap bahwa berbagai krisis sektor keuangan besar yang berdampak secara global, lebih banyak diakibatkan oleh efek kebijakan bersifat propasar ekstrem atau keyakinan bahwa pasar dapat mengatur sendiri tanpa pengawasan pemerintah.

Baca Juga: Donald Trump Mencalonkan Besannya, Charles Kushner Sebagai Duta Besar AS untuk Prancis

Tentu saja harus dimafhumi bahwa Kabinet Trump 2.0 yang diisi banyak miliarder, juga belum tentu ujung-ujungnya berpotensi mengakibatkan munculnya lagi sebuah krisis perekonomian yang berdampak global.