Sayangnya, analisis dari berbagai data sejarah membuktikan bahwa kabinet yang terdiri atas  individu dengan jumlah kekayaan yang sangat besar kerap kali menjadi faktor pemicu kebijakan yang bakal menimbulkan sebuah krisis ekonomi yang hebat.

Sebagai contoh, peristiwa Depresi Besar tahun 1929 dan Krisis Finansial 2008 yang telah dibahas banyak sejarawan dan ekonom, terjadi karena adanya peran penting kebijakan deregulasi, atau yang sekarang biasanya dikenal dengan konsep neoliberalisme.

Meskipun konteks dan rincian kedua krisis tersebut berbeda, tetapi ada persamaan mengenai bagaimana kebijakan ekonomi yang berpusat pada deregulasi dan pendekatan berbasis pasar dalam menyebabkan ketidakstabilan finansial serius. Hal ini ujungnya mengakibatkan munculnya kedua krisis tersebut.

Baca Juga: Catatan Denny JA: Mengapa Donald Trump Menang? Dan Apa Efeknya Buat Indonesia?

Kabinet "orang kaya"

Pertama-tama, tentu saja harus dijelaskan apa kaitannya antara kabinet yang diisi "orang-orang kaya" dengan dorongan pemerintah untuk membuat kebijakan yang bersifat deregulasi dengan pendekatan propasar ekstrem?

Golongan orang kaya dalam kabinet AS biasanya kerap berasal dari sektor-sektor seperti keuangan, manajemen perusahaan, dan perbankan investasi. Mereka cenderung menyukai kebijakan ekonomi yang selaras dengan kepentingan mereka.

Baca Juga: Presiden Amerika Serikat Joe Biden Menjanjikan Transisi Pemerintahan yang Mulus kepada Donald Trump

Kebijakan-kebijakan ini biasanya menekankan efisiensi pasar, mengurangi intervensi pemerintah, dan menurunkan pajak khususnya bagi mereka yang berpendapatan tinggi—semuanya dapat disebut merupakan prinsip utama neoliberalisme.

Ketika orang-orang kelas atas menduduki posisi-posisi penting di kabinet, mereka sering kali mendorong kebijakan yang mendorong deregulasi, privatisasi, dan sistem pasar bebas karena kebijakan-kebijakan ini biasanya bakal kerap menguntungkan dunia usaha dan individu dengan kekayaan besar.

Anggota kabinet yang berasal dari latar belakang bank investasi, perusahaan besar, dan perusahaan ekuitas swasta, cenderung mendukung kebijakan-kebijakan ini karena dapat menurunkan biaya operasional, kebebasan yang lebih besar dalam praktik bisnis, dan keuntungan yang lebih tinggi dalam berbagai sektor yang mereka awalnya wakili.

Baca Juga: Donald Trump Mencalonkan Besannya, Charles Kushner Sebagai Duta Besar AS untuk Prancis

Salah satu sifat kebijakan yang kerap disukai adalah deregulasi dan pemotongan pajak terhadap golongan tertentu, yang dilakukan antara lain dalam pemerintahan Reagan (1981-1989) yang menerapkan pemotongan pajak besar-besaran bagi industri yang dideregulasi (misalnya dalam sektor maskapai penerbangan, telekomunikasi, perbankan).