POLITIKABC.COM - Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) telah memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia terkait perbedaan signifikan dalam hasil survei Pilgub Jakarta 2024. 

Untuk ke depan, Poltracking Indonesia tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. 

Demikian pernyataan Dewan Etik melalui keterangan siaran pers yang diterima Politikabc.com, Selasa 5 November 2024. 

Baca Juga: Klaim Rocky Gerung & Alarm Integritas Lembaga Survei di Tahun Politik

Keputusan dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Etik Persepi pada 4 November 2024 terdiri atas Prof. Asep Saefuddin, Ph.D. (Ketua), Prof. Dr. Hamdi Muluk (anggota), dan Prof. Saiful Mujani, Ph.D. (anggota). 

"Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota PERSEPI," demikian bunyi putusan Dewan Etik Persepi.

Lantas siapa pendiri Poltracking Indonesia?

Baca Juga: Pengamat Menilai Banyak Aktor Politik Pakai Lembaga Survei Sewaan Sebagai Senjata Politik

Hanta Yuda AR adalah pendiri dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia sejak tahun 2012.

Dikutip dari situs resmi poltracking, Hanta memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Jurusan Politik Pemerintahan UGM dengan predikat cumlaude dan lulusan terbaik. 

Skripsinya tentang “Evaluasi Sistem Presidensial Era Pemerintahan SBY-JK” diterbitkan Gramedia Pustaka Utama dengan judul Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi, Studi tentang Kombinasi Sistem Presidensial dan Multipartai di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.”

Baca Juga: Lembaga survei Indo Barometer Sebut Willem Wandik Unggul Bila Maju di Pilkada Papua Tengah

Hanta juga memperoleh gelar Master Ilmu Politik dari Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan yudisium cumlaude, dan tesisnya tentang “Faktor-faktor Penyebab Penurunan Kekuatan Elektoral Partai Golkar di Pemilu 2009″ terpilih sebagai salah satu penelitian terbaik yang dipresentasikan pada “Research Day” FISIP UI.