POLITIKABC.COM - Para pedagang di Pulau Geser, Seram Bagian Timur (SBT), Maluku ternyata sudah tidak mau lagi menerima uang pecahan logam mulai dari Rp50 hingga Rp 1000. Bahkan para pedagang sudah menolak uang logam sejak 5 tahun terakhir. 

Padahal Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa uang logam pecahan Rp50 sampai Rp1.000 sampai saat ini masih berlaku dan dapat digunakan sebagai alat tukar dalam aktivitas perdagangan.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) untuk Wilayah Maluku Desi Muriany sebagai respons adanya aduan masyarakat Pulau Geser bahwa para pedagang menolak untuk menerima uang logam saat bertransaksi.

Baca Juga: Calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos Tewas dalam Rombongan Speedboat yang Terbakar, Polisi Periksa 9 Saksi

"Penjual-penjual itu tidak terima, tidak menerima uang logam. Jadi, uang logam itu mereka kalau ada yang mau bertransaksi, penjualnya enggak mau. Padahal masih berlaku," kata Desi, Rabu 23 Oktober 2024. 

Desi mengatakan, selama jenis uang logam belum dicabut, masyarakat masih bisa menggunakannya sebagai alat transaksi.

Temuan itu didapat saat seorang siswa sekolah dasar (SD) bertanya, "Kenapa uang logam tidak laku di Pulau Geser?" dalam acara sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah (CBP) yang digelar BI.

Baca Juga: Calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos Meninggal dalam Insiden Terbakarnya Speedboat, Parpol Usulkan Sherly Tjoanda

Sebagai langkah, Desi menyampaikan akan berkoordinasi dengan Bank Maluku agar melakukan sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat sekitar, bahwa uang logam masih berlaku.

"Mungkin nanti kita akan coba bicarakan dulu dengan pimpinan, juga dengan rekan-rekan dari perbankan ya. Sosialisasi mungkin kita akan sampaikan ke Bank Malukunya juga," ujar Desi.

Pada kesempatan yang sama, Saleman (53), salah satu warga Pulau Geser juga mengatakan bahwa uang logam memang banyak ditolak di daerahnya.

Baca Juga: Kasus Calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos Meninggal, KPU Nyatakan Batas Waktu Penggantian Paling Lambat 7 Hari

"Iya, (uang logam) sudah lama ditolak, sudah lima tahun lebih," tuturnya.

Saleman yang berprofesi sebagai nelayan mengaku masih menyimpan banyak uang logam karena tidak bisa untuk transaksi.

Adapun Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang kartal sebesar Rp5 miliar untuk Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di wilayah Provinsi Maluku.

Baca Juga: KPU Maluku Utara Terima Dokumen Sherly Tjoanda Gantikan Benny Laos yang Meninggal dalam Insiden Kapal Cepat Terbakar

Total uang kartal Rp5 miliar itu disediakan dengan berbagai nominal pecahan untuk menyediakan layanan penukaran rupiah layak edar bagi masyarakat di Pulau Banda Neira, Pulau Gorom, Pulau Geser, Pulau Tifu, hingga Pulau Manipa pada 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2024.

"Kami menyediakan uang yang berkualitas, dengan menarik uang yang lusuh, yang jelek, dengan mengganti uang yang baru atau clean money policy. Kegiatan ini sejatinya sudah kita mulai di 2012, tetapi baru kita membuat kegiatan yang terpola, terprogram itu sejak tahun 2021," kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim.

Di setiap pulau, BI menyiapkan uang rupiah baru dengan pecahan yang berbeda-beda.

Untuk Pulau Banda Neira, BI menyiapkan Rp2 miliar, Pulau Geser sebesar Rp1,64 miliar, Pulau Gorom Rp630 juta, Pulau Manipa Rp387 juta, dan Pulau Tifu sebesar Rp336 juta.

Marlinson menilai rangkaian Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024 bisa terwujud karena adanya kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Berkat pendampingan dari TNI AL, pengangkutan ekspedisi menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Teluk Lada 521 mampu menjangkau wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Kegiatan ekspedisi tahun ini dilakukan di 18 provinsi di Indonesia dengan target jangkauan 90 pulau di wilayah 3T.***