POLITIKABC.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa formula perubahan gaji hingga tunjangan hakim telah diusulkan sesuai dengan harapan Mahkamah Agung (MA).

Anas mendapatkan arahan dan sudah menandatangani pengajuan perubahan gaji hingga tunjangan hakim.

Pada saat ini Kementerian PANRB tengah mengoordinasikannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mengharmonisasikan dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas serta Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Juga: Menpan RB Abdullah Azwar Anas Umumkan Rekrutmen CPNS Dibuka Mulai 20 Agustus, Catat Syarat dan Formasinya

"Karena ini belum diputus (persentasenya), formulanya sesuai dengan harapan dari MA. Sudah kami buat formula dan sudah kami kirim ke Sekretariat Negara (Setneg) kemarin," kata Anas saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024. 

"Kemarin sore, kami komunikasi dengan Wakil Ketua MA dan kami komunikasi dengan Setneg dengan tim di SDM MA," ujarnya.

Menteri PANRB menuturkan bahwa Kementerian PANRB juga langsung menyetujui hal itu dan segera mengirimnya ke Kementerian Setneg.

Baca Juga: Sufmi Dasco Ahmad Sebut Mahkamah Agung Sudah Berupaya Memperjuangkan Kesejahteraan Hakim di Indonesia

Anas berharap prosesnya tidak terlalu lama untuk menghasilkan formula baru terkait perubahan gaji hingga tunjangan hakim di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan bahwa Ketua MA Muhammad Syarifuddin telah menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PANRB.

Sebelumnya, Senin (7/10), Juru Bicara sekaligus Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial Mahkamah Agung Suharto menyatakan bahwa usulan perubahan gaji hingga tunjangan hakim telah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani

Baca Juga: Sudah Lama Mengeluh dan Diabaikan, DPR RI Sepakat Mengatur Kesejahteraan Hakim dalam RUU

"Info terakhir, pada tanggal 3 Oktober, sudah keluar persetujuan prinsip dari Menkeu," ucap Suharto saat menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin.

Suharto menjelaskan bahwa pada naskah akademik MA, sejatinya terdapat delapan poin perubahan yang diusulkan kepada Kementerian PANRB

Perubahan dimaksud terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA.

Baca Juga: Calon Presiden Terpilih Prabowo Subianto Menyatakan Siap Bertemu Para Hakim, Membahas Tuntutan Kesejahteraan

Namun, dari pihak Kementerian PANRB hanya menyerahkan empat poin ke Kementerian Keuangan, meliputi gaji pokok diusulkan naik 8–15 persen, uang pensiun naik 8–15 persen, tunjangan jabatan naik sebesar 45–70 persen, dan tunjangan kemahalan.

Empat usulan MA yang belum diakomodasi Kementerian PANRB, yaitu fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara.

Akan tetapi, setelah berproses dengan Kemenkeu, hanya tiga usulan Kementerian PANRB yang disepakati, yakni gaji pokok, pensiun, dan tunjangan jabatan. Khusus tunjangan kemahalan akan diperjuangkan pada waktu dan cara lain.***