POLITIKABC.COM - Kepala pemerintahan transisi Bangladesh, Muhammad Yunus, telah meminta India untuk menjaga agar mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, diam, tidak berbicara. 

Hal ini dikarenakan pernyataan politik Hasina berpotensi menimbulkan ketegangan antara Bangladesh dan India.

Dalam wawancara dengan Press Trust of India pada Kamis, 5 September 2024, Yunus mengungkapkan bahwa pernyataan politik Sheikh Hasina dari India dianggap sebagai tindakan tidak bersahabat. Yunus juga menambahkan bahwa Hasina sebaiknya tetap diam hingga Dhaka mengajukan permintaan ekstradisinya.

Baca Juga: Koordinator Unjuk Rasa di Bangladesh Tidak Terima Pemerintahan Dikuasai Militer

Sheikh Hasina telah melarikan diri ke India pada 5 Agustus dan kini tinggal di sana setelah adanya protes besar terhadap pemerintahan yang dipimpinnya selama 15 tahun di Bangladesh.

“Jika India ingin mempertahankannya sampai (pemerintah) Bangladesh menginginkannya kembali, syaratnya dia harus diam,” kata Yunus.

Hasina tampaknya hanya memberikan satu wawancara kepada media yang menyatakan bahwa Amerika Serikat berada di balik pemecatannya.

Baca Juga: Kabur ke India di Tengah Protes, Mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina Sebut akan Kembali ke Bangladesh 

Hasina mengatakan dia menolak menyerahkan Pulau Saint Martin kepada AS yang akan memberi pengaruh Washington atas Teluk Benggala, berdasarkan laporan harian India, Economic Times, pada Agustus. Namun AS telah membantah pernyataan Hasina.

Setelah jatuhnya pemerintahan Hasina, Yunus diangkat sebagai kepala pemerintahan transisi sampai pemilu baru diadakan.

Yunus mengatakan Bangladesh menghargai hubungan yang kuat dengan India, namun New Delhi bertindak melampaui narasi yang menggambarkan setiap partai politik lain kecuali Liga Awami sebagai kelompok Islamis dan bahwa negara itu akan berubah menjadi Afghanistan tanpa Sheikh Hasina.

Baca Juga: Dokter di Seluruh Bangladesh Gelar Aksi Mogok Nasional Tanpa Batas karena Hal Ini

Sementara itu, Penasehat Urusan Luar Negeri Md Touhid Hossain sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah akan meminta India untuk mengirim kembali Hasina dari India jika diperlukan oleh sistem hukum negara tersebut.

Banyak kasus, termasuk pembunuhan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, telah diajukan terhadap Hasina dan pejabat pemerintahannya setelah pengunduran dirinya.

Adapun ketua komisi pemilihan umum dan empat komisioner lainnya dari pengawas pemilihan Bangladesh mengundurkan diri pada Kamis.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kazi Habibul Awal mengatakan bahwa pemilihan terakhir yang diadakan pada 7 Januari tahun ini yang memberikan Hasina masa jabatan keempat yang belum pernah terjadi sebelumnya merupakan kontroversial karena tidak inklusif secara politik.***