POLITIKABC.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menyoroti terdapat kabupaten dengan anggaran jumbo, namun memiliki program yang tidak jelas.

Jokowi menyinggung bahwa anggaran jumbo tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.

Jokowi berpandangan, apabila anggaran jumbo tersebut diarahkan untuk program yang lebih tepat dan berorientasi kepada kepentingan publik, bisa saja pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga: Kerusuhan Anti Migran di Inggris, Para Demonstran Sayap Kanan Dijerat dengan Pelanggaran Terorisme

“Ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah program tidak jelas,” ucap Jokowi dalam pengarahan Presiden kepada kepala daerah seluruh Indonesia yang berlangsung di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa 13 Agustus 2024. 

“Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, universitas bisa,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden memerintahkan gubernur untuk mengarahkan program-program di daerah agar bisa sejalan dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Sebut Mundurnya Airlangga Hartarto Tidak Ada Kaitan dengan Jokowi

Terutama, lanjut dia, agar program-program yang direncanakan dapat berdampak kepada masyarakat, serta mendorong kerja sama antardaerah.

“Sehingga, satu masalah, misalnya urusan sampah, bisa diangkat oleh 1, 2, 3 daerah, sehingga bisa lebih meringankan,” kata Jokowi.

Presiden mengingatkan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat.

Baca Juga: Prabowo Pastikan akan Menyelesaikan Pembangunan IKN: Anggaran yang Kita Siapkan Cukup Besar

Ia meminta kepada gubernur, sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat.

“Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati-wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat,” ucapnya.

Terutama, lanjut dia, yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis.

“Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan,” ujar Jokowi mengingatkan.***