POLITIKABC.COM - Pakar hukum pidana Universitas Riau Dr Erdianto Effendi mengatakan pemakai tanah, bangunan atau rumah dinas milik negara yang beralih fungsi untuk kepentingan pribadi bisa terancam hukuman pidana korupsi.

Ancaman pidana korupsi karena alih fungsi ruma dinas tersebut sesuai pasal 12 huruf h UU Nomor 20 tahun 2001. 

Pendapat demikian disampaikannya terkait 33 rumah dinas aset Pemerintah Provinsi Riau yang telah dikuasai oleh sejumlah mantan pejabat Pemerintah Provinsi Riau hingga belasan bahkan puluhan tahun. 

Baca Juga: Kronologi Seorang Petani di Kabupaten Indragiri Hilir Riau Diterkam Buaya, Berhasil Melawan dan Lepas 

"Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau harus berani bertindak sebab publik berhak tahu. Jika takut mencemarkan nama baik umumkan mereka yang sudah menyalahi kewenangan itu dengan menggunakan inisial saja," kata Erdianto di Pekanbaru, Jumat 9 Agustus 2024. 

Bahkan rumah dinas ini sudah berpindah tangan atau ada yang menjadikan sebagai tempat usaha.

Sementara itu, kata Erdianto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan batas tenggang waktu  kepada Pemerintah Provinsi Riau agar mengambil alih rumah dinas tersebut sebelum 10 Agustus 2024.

Baca Juga: Duh! 1.073 Hektar Lahan Hutan di Riau Terbakar, BNPB Kerahkan Enam Helikopter Water Boombing

"Ancaman hukum bagi pemakai rumah dinas di luar kewenangan itu paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun," katanya.

Bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Sebelumnya, Juru Bicara KPK RI Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan hingga Kamis (1/8) sebanyak 32 rumah unit dinas yang diperkarakan, sudah dikembalikan. Dan sebagian sudah dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Satu unit lagi yang belum, yakni di Jalan Dwikora, Kota Pekanbaru.

Baca Juga: 9 Jam Diperiksa Sebagai Saksi Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau, Mantan PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun Mengaku Lelah

Sedangkan untuk tanah kavling, masih ada dua kavling yang belum ditertibkan selain itu juga ada kendaraan dinas sebanyak tujuh unit yang belum dilaporkan untuk dikembalikan ke negara.

Seperti halnya rumah dinas di Jalan Sumatera dan di Jalan Ronggowarsito Kota Pekanbaru yang sebelumnya sempat dijadikan lokasi usaha kuliner namun saat ini sudah tutup karena telah diambil pemerintah.***