DECEMBER 9, 2022
News

KPU Sumatra Barat Sebut Pemungutan Suara Ulang Membutuhkan Anggaran hingga Rp250 Miliar

image
Ilustrasi pemungutan suara ulang hasil Pemilu 2024. (Antara)

POLITIKABC.COM- Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat Jons Manedi menyebutkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI daerah pemilihan Sumbar membutuhkan anggaran sebesar Rp250 miliar.

Hal ini disampaikan Jons saat peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 2024 di Padang Aro, Jumat 21 Juni 2024. 

"KPU Sumbar akan mengevaluasi kembali anggaran yang akan dipergunakan untuk PSU, walaupun ada juga dari KPU RI," katanya.

Baca Juga: MK Sebut Pemungutan Suara Ulang di Ternate Selatan Harus Dilakukan akibat Sikap Ketua KPPS

Dia mengatakan, saat Pemilu 14 Februari 2024 jumlah pemilih yang datang ke TPS saat untuk pemilihan DPD sebanyak 2.181.000 orang.

Dari jumlah dua juta lebih tersebut katanya, sebanyak 250 ribu suara tidak sah dan penyebabnya rata-rata surat suara tidak dicoblos oleh pemilih.

Hal ini katanya, berarti calon DPD tidak terlalu dikenal oleh masyarakat dan ini akan menjadi tantangan besar PSU nantinya.

Baca Juga: Bawaslu Kepulauan Meranti Imbau Warga Kembali Gunakan Hak Pilih dalam Pemungutan Suara Ulang

Menurut dia, sebelum pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dilaksanakan tantangan terberat penyelenggara di Sumbar adalah melaksanakan PSU DPD.

Untuk pelaksanaan PSU DPD sendiri akan dilakukan oleh pada 13 Juli 2024 dengan menggunakan TPS yang sama saat Pemilu 14 Februari 2024 atau 25 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketua KPU Solok Selatan Ade Kurnia Zelli mengatakan, dua agenda terdekat yang akan dilaksanakan yaitu coklit dan PSU benar-benar menguras energi penyelenggara.

Baca Juga: Terima Putsan MK, KPU Pasaman Barat Lakukan Pemungutan Suara Ulang untuk DPD RI pada 13 Juli 2024

"Soliditas, koordinasi dan komunikasi harus ditingkatkan sesama internal dan penyelenggara lainnya agar agenda yang sudah ada bisa berjalan lancar," ujarnya.

Dia berharap, dukungan dari pemerintah daerah saat PSU DPD sebab penyelenggara tentu harus kembali menggunakan gedung milik pemerintah untuk pemungutan suara.

"Kami juga berharap dukungan pengamanan dari TNI Polri saat PSU DPD mulai dari distribusi logistik hingga arus baliknya," ujarnya.***

Sumber: Antara

Berita Terkait