Pol - 06 Juni 2023 Terungkap Duit Suap Dari Bupati Pemalang Mengalir ke Muktamar, PPP Membantah Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan suap jual beli kantor penguasa Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo (MAW) ke konvensi partai politik. PPP sebagai partai pendukung Mukti membantahnya. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Asep Guntur Rahayu soal aliran suap ke majelis partai dalam jumpa pers, Senin (5/6/2023) malam. Dia mengatakan suap itu digunakan untuk kepentingan Mukti Agung Wibowo, termasuk kongres partai 2022. “AJW akan membiayai berbagai kebutuhan MAW, termasuk mendukung kegiatan Kongres Satu Partai Makassar 2022,” kata Brigjen Asep dalam konferensi pers. Dalam Buletin KPK yang dilihat Detik.com, rapat partai yang dimaksud adalah Kongres PPP. PPP membantah Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek membantah tudingan uang suap jual beli jabatan Mukti Agung Wibowo masuk ke Kongres PPP. Menurut Awiek, PPP tidak pernah menyelenggarakan kongres pada 2022. “Kami tidak mengetahui semua ini karena Kongres PPP akan diadakan pada tahun 2020. Oleh karena itu, informasi mengenai aliran uang tersangka ke Kongres PPP patut dipertanyakan, yakni. salah," kata Awiek, Selasa (6 Juni 2023) saat dimintai konfirmasi. Baca Juga : PDIP menegaskan usulan pembuatan sumur resapan tidak ada hubungannya dengan cobaan Anies Namun, Awiek menyerahkan seluruh prosesnya ke KPK. Ia mengingatkan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus benar. [caption id="attachment_6591" align="aligncenter" width="2560"] Potret Komisi Pemberantasan Korupsi(Kumparan)[/caption] "Kami akan serahkan sepenuhnya ke proses. Namun, harus hati-hati untuk memastikan bahwa informasi itu tidak valid agar tidak memberikan informasi yang salah," katanya. Sebelumnya, KPK menetapkan tujuh tersangka baru diduga menyuap jabatan penguasa Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo. KPK menangkap tiga tersangka baru. "Hasil penyidikan, tim penyidik ​​menahan MA, AR dan SE di Rutan KPK selama 20 hari pertama sejak 5 Juni 2023 sampai dengan 24 Juni 2023," kata Asep, Senin (5/6). Baca Juga : PDIP menegaskan usulan pembuatan sumur resapan tidak ada hubungannya dengan cobaan Anies Tiga tersangka yang ditangkap adalah Abdul Rachman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Mubarak Ahmad, Direktur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Suhirman, Direktur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Desa. Ketiganya merupakan PNS di Pemkab Pemalang. Menurut Asep, penetapan dan penangkapan tersangka dalam persidangan Mukti Agung didasarkan pada bukti dan fakta hukum. "KPK mengembangkan alat bukti yang didukung fakta hukum dalam persidangan terhadap MAW dan kawan-kawan," kata Asep. Berikut tujuh tersangka baru kasus suap Bupati Pemalang:

1. Abdul Rachman (Direktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
2. Mubarak Ahmad (Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah)
3. Suhirman (Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)
4. Moh. Ramdon (Kepala Perumahan dan Layanan Nasihat)
5. Bambang Haryono (Direktur Persatuan Bangsa dan Politik)
6. Raharjo (Direktur Pusat Lingkungan Hidup)
7. Sodik Ismanto (DPRD Pemalangin sowieso)