POL - 06 Juni 2023 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak kesaksian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa suap dilakukan mantan penguasa Pemalang Mukti Agung Wibowo ke Kongres PPP di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2022 yang digelar pada 2020 mendatang. TIDAK. 2022. “Kami tidak tahu itu. Karena Kongres PPP tahun 2020 dan tahun 2022 tidak ada Konferensi PPP,” kata Akhmad Baidowi, Presiden DPP PPP, saat dihubungi, Selasa (6/6/2023). Awiek, sapaan akrab Ahmad Baidowi, menilai informasi aliran uang ilegal Mukti Agung Wibowo ke Kongres PPP patut dipertanyakan. Ini karena laporan arus kas KPK tidak benar. Selain itu, PPP menghormati semua proses hukum yang ada di KPK. Ia mengatakan, PPP KPK telah menyediakan semua mekanisme hukum. “PPP sangat mendukung dan berkomitmen untuk memberantas korupsi,” katanya. Sekadar informasi, KPK telah menetapkan tujuh tersangka baru menyusul perkembangan kasus suap mantan penguasa Pemalang Mukti Agung Wibowo. Ini suap dari Mukti Agung Wibowo terkait pajak jual beli di Pemalang. Ketujuh tersangka baru itu adalah Sekretaris DPRD Pemalang Sodik Ismanto; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Rachman; Direktur Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Mubarak Ahmad. Kemudian Direktur Dinas Perumahan dan Permukiman Moh Ramdon; Direktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bambang Haryono; Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Suhirman; dan Raharjo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Abdul Rahman, Mubarak Ahmad, Suhirman, Sodik Ismanto, Moh Ramdon, dan Bambang Haryono diduga menyuap Mukti Agung Wibow sebesar Rp100 juta untuk mendapatkan kursi Eselon II di jajaran direksi Pemalang.  [caption id="attachment_6294" align="alignnone" width="780"] Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (inilah.com)[/caption] Ketika Raharjo menyuap Mukti dengan 50 juta rubel. “AR, MA, SR, SI, MR dan BH masing-masing memberikan 100 juta rupiah dan RH 50 juta rupiah untuk mengikuti pemilihan kursi Eselon II yang ditawarkan oleh Adi Jumal Widodo agar dapat dinyatakan lulus,” kata eksekutif tersebut. kewenangan KPK. dan pejabat eksekutif. Deputy General Manager Asep Guntur Rahayu. Penetapan tersangka baru merupakan pengembangan dari kasus Mukti Agung Wibowo. Mukti sebelumnya ditetapkan bersama lima orang lainnya sebagai tersangka kasus suap jual beli pos pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Lima orang lainnya adalah Komisaris PT Aneka Usaha Adi Jumal Widodo (AJW); Sekda Drama Kabupaten Pemalang, Slamet Masduki (SM); Direktur BPBD Pemalang, Sugiyanto (SG); Kadis Kominfo Pemalang, Yanuarius Nitbani (YN); dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemalang, M Saleh (MS).   KPK mengatakan dana korupsi Bupati Pemalang mengalir ke Kongres, kata PPP (anr, ndc , pol)