POL - 2 Juni 2023 Sekretaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan pemerintah mengharapkan DPR membahas Undang-Undang Perampasan Aset (RUU). "Kita tunggu dari DPR. Nanti kita undang, mereka sudah presentasikan [rancangan undang-undang penyitaan]," kata Yasonna dalam rapat usai Paralegal Justice Awards 2023, Kamis (31/5) malam. Saat ditanya soal lembaga yang akan menjadi Bendahara, Yasonna tak banyak bicara. Menurut Yasonna, hal itu akan dibicarakan nanti. "Oh, itu (fasilitas pengelolaan aset) akan dibahas nanti, lebih lanjut nanti," lanjut Yasonna. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul terang-terangan mengatakan pembahasan UU aseprene akan sulit dan memakan waktu lama. Surat undang-undang perampasan aset Presiden baru dibacakan dalam sidang paripurna kedua sidang V 2022-2023 pada 19 Mei lalu. Tentu saja huruf Presiden menjabat sejak 4 Mei 2023. "Panjang dan susah, makanya saya bilang dulu, karena panjang dan susah," kata Pacul, Kamis (25/5) di kompleks parlemen Senayan. Pacul menjelaskan, kelompok PDIP mengkaji beberapa poin dalam RUU yang nantinya akan disampaikan dalam debat. Menurut Pacul, pimpinan parpol menaruh perhatian terhadap UU Sita karena memiliki implikasi sosial yang luas. [caption id="attachment_6065" align="alignnone" width="600"] menhan yasonna laoly (bisniscom)[/caption]   "Pemimpin partai pasti akan berbicara," katanya. Rancangan undang-undang penyitaan aset, jelas Pacul, akan dibahas terlebih dahulu di Badan Pertimbangan (Bamus) sebelum dibacakan dalam rapat paripurna. Bamus memutuskan perangkat kotamadya (AKD) untuk memproses RUU tersebut. “Ini semacam komisi khusus (pansus) atau Komisi III saja? Kalau Komisi III disebut Panitia Kerja (panja). Mom UU Perampasan Aset, maka bisa juga Pansus UU Perampasan Aset lintas - ditugaskan, "tambahnya.  (dil,cnn,pol)