POL - 28 Mei 2023 Mukhamad Misbakhun, anggota XI. Komisi DPR, terus mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan keuangan. Anggota DPR dari Partai Golkar itu mengatakan kegiatan pemerintah daerah akan dicermati oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dipantau oleh anggota DPRD untuk menciptakan akuntabilitas. Hal itu disampaikan Misbakhun saat menjadi keynote speaker "Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik" di gedung Gradika Bhakti Praja Kota Pasurua, Jawa Timur pada Jumat (26/05/20).  “Salah satu tanggung jawab saya sebagai anggota Komisi XI DPR RI bidang Keuangan dan Pembangunan adalah membangun akuntabilitas di pemerintah daerah. BPK sebagai mitra DPR RI merupakan salah satu penanggung jawab utama,” ujar Misbakhun. Perwakilan daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan hasil kerjasama antara DPR dan BPK. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri BPK RI Raden Yudi Ramdan Budiman. Menurut Misbakhun, tujuan sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang peran, tugas dan tanggung jawab BPK dan DPR. Ia mengatakan, DPR dan DPRD menjalankan kewenangan anggaran dan kontrol negara, khususnya dalam mengelola keuangan negara, mengutip hasil audit BPK. Baik DPR maupun DPRD, kata Misbakhun, memiliki hak dan kewenangan untuk memverifikasi hasil pemeriksaan BPK. “Semua laporan pemeriksaan BPK dari semua kementerian dan lembaga diserahkan ke DVR dalam rangka hubungan dengan ketatanegaraan, karena BPK adalah lembaga tinggi negara dan hubungannya setara. Dalam hal ini Badan Akuntabilitas Keuangan DPR akan mengkaji laporan tersebut, yang akan disampaikan kepada panitia sebagai bahan rapat bila ada temuan,” kata Misbakhun yang dimoderatori Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.  [caption id="attachment_5749" align="alignnone" width="732"] Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menjadi pembicara kunci pada Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Jatim, Jumat (26/5/2023). (FOTO/IST)[/caption] Pernyataan Dewan Kota WTP Pasurua Selain itu, Misbakhun memuji Pemkot Pasuruan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Prestasi itu diakui anggota BAKN DPR dengan terus memperjuangkan kepentingan Pasuruan di tingkat pusat. "Tuan-tuan, saya sudah dicalonkan menjadi wakil Bapak-bapak di DPR. Bagaimana daerah pemilihan saya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat karena tanggung jawab yang begitu besar ini," kata Misbakhun. Senada dengan itu, Gus Ipul mengaku bangga Kota Pasuruan terpilih sebagai tempat penyelenggaraan. Menurutnya, sosialisasi merupakan cara untuk membangun pengetahuan dan pemahaman bersama tentang peran dan tanggung jawab BPK dalam memperkuat sistem keuangan negara. “Kami berharap semua ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat dalam mewujudkan Pasuruan di kota Madinah,” kata Gus Ipul. Mantan Wakil Gubernur Jatim itu juga bersyukur Pemkot Pasuruan sudah tiga tahun berturut-turut mendapat WTP dari BPK. Gus Ipul pun mengajak para ASN Kota Pasuruan untuk mengikuti rekomendasi BPK. “Saya persilakan ASN melanjutkan keajaiban. Untuk setiap rekomendasi BPK, kami diskusikan hasilnya di rapat dan menyusun rencana tindak lanjut,” ujarnya.  Bekerja sama dengan BPK, Misbakhun mendorong akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan daerah (Anr, ltp, pol)