Sepanjang Tahun 2024, BNPB Catat 629 Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Terutama di Wilayah Ini
- Penulis : Ulil
- Jumat, 10 Januari 2025 07:33 WIB
POLITIKABC.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 629 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2024.
Meski jumlahnya cukup banyak, semua kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebut berhasil ditanggulangi dengan baik.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari, menyampaikan pada Kamis 9 Januari di Jakarta bahwa kebakaran hutan dan lahan menjadi jenis bencana yang mendominasi dari total sembilan jenis bencana yang melanda Indonesia. Puncaknya terjadi selama musim kering pada periode Juli hingga Oktober 2024.
“Kebakaran hutan dan lahan meningkat hingga ratusan kejadian per bulan selama musim kering itu, terutama karena hari tanpa hujan yang berlangsung cukup panjang,” jelas Abdul.
Karhutla terjadi di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, hingga Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah Kalimantan seperti Kalimantan Tengah, Barat, Timur, dan Selatan. Objek yang terbakar meliputi hutan, lahan mineral, dan gambut dengan total area mencapai ratusan ribu hektare.
Provinsi Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan kasus karhutla paling signifikan sepanjang 2024.
Berdasarkan data Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Sumatera, luas lahan yang terbakar di provinsi ini mencapai 9.697 hektare selama Januari hingga September 2024.
Sebagian besar kebakaran di Sumatera Selatan terjadi di lahan mineral seluas 6.382 hektare, sementara sisanya—sekitar 3.316 hektare—terjadi di lahan gambut.
Kejadian ini tersebar di beberapa kabupaten, seperti Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Muara Enim, dan Banyuasin.
Meski tantangannya cukup berat, Abdul menyampaikan bahwa karhutla berhasil ditangani berkat intensitas hujan yang meningkat saat musim penghujan, serta kerja sama yang baik antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.