Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Mahkamah Konstitusi akan Segera Menggelar Sidang
- Penulis : Ulil
- Senin, 16 Desember 2024 19:11 WIB
POLITIKABC.COM - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan segera menggelar sidang pertama untuk membahas pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada 27 Desember 2024.
Sidang ini diadakan setelah Majelis Nasional menyetujui mosi pemakzulan terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Sabtu, 14 Desember 2024.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada 16 Desember, para hakim memutuskan untuk menjadwalkan sidang pendahuluan pada akhir bulan ini, seperti dilaporkan oleh kantor berita Yonhap.
Baca Juga: Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun Mencoba Mengakhiri Hidupnya di Tahanan
Pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol, yang berusia 63 tahun, dipicu oleh keputusan darurat militer yang diambilnya pada malam 3 Desember, meskipun tindakan tersebut berlangsung singkat.
Sementara itu, pemerintahan sementara dijalankan oleh Perdana Menteri Han Duck-soo yang menjabat sebagai penjabat presiden.
Untuk memecat Yoon secara resmi, enam dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi harus setuju dengan mosi pemakzulan. Pengadilan memiliki waktu hingga 180 hari untuk membuat keputusan akhir.
Baca Juga: Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Memicu Kekhawatiran Ancaman Korea Utara
Jika pemakzulan ditolak, maka Yoon akan kembali memegang kekuasaan.
Sidang ini akan dilaksanakan terbuka untuk umum, dan Yoon diwajibkan hadir secara langsung. Selain pemakzulan, Yoon Suk Yeol juga menghadapi tuduhan pengkhianatan dan pemberontakan, serta dakwaan lainnya.
Ia dijadwalkan untuk diperiksa oleh tim investigasi gabungan pada Rabu mendatang, meskipun sebelumnya Yoon menolak hadir pada pemeriksaan yang dijadwalkan pada 15 Desember.
Kantor kejaksaan kembali mengirimkan panggilan untuk pemeriksaan, namun belum diterima secara langsung oleh pejabat Yoon.
Baca Juga: Kronologi Lengkap Mengapa Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Dimakzulkan
Tim investigasi yang menangani kasus ini terdiri dari kepolisian, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), dan unit investigasi Kementerian Pertahanan.