Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Memicu Kekhawatiran Ancaman Korea Utara
- Penulis : Ulil
- Minggu, 15 Desember 2024 07:26 WIB
POLITIKABC.COM - Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Sabtu, 14 Desember 2024, menimbulkan kekhawatiran tentang kesiapan militer negara tersebut dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara.
Usai pemakzulan tersebut, masyarakat Korea Selatan merasa khawatir karena mereka kini berada dalam kekosongan kepemimpinan.
Mosi pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol disahkan di Majelis Nasional karena kegagalan pengumuman darurat militer pada 3 Desember, yang mengakibatkan penangguhan kekuasaan kepresidenannya, termasuk kendalinya atas militer sebagai panglima tertinggi.
Kekuasaan Yoon akan diserahkan kepada Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menjadi penjabat presiden, untuk pertama kalinya sejak 2016 ketika Presiden Park Geun-hye juga dimakzulkan.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Korea Utara mungkin melihat situasi kekosongan kepemimpinan militer ini sebagai peluang untuk melakukan provokasi, yang bisa meningkatkan ketegangan.
Saat ini, Wakil Menteri Pertahanan Kim Seon-ho menjabat sebagai penjabat kepala pertahanan setelah mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun mengundurkan diri dan kemudian ditangkap terkait pengumuman darurat militer yang gagal.
Baca Juga: Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Mengumumkan akan Memproduksi Senjata Drone Secara Massal
Kondisi ini semakin rumit dengan adanya pergantian kepemimpinan militer AS di Korea Selatan, di mana Jenderal Paul LaCamera akan digantikan oleh Jenderal Xavier Brunson minggu depan.
Selain itu, beberapa komandan tinggi Korea Selatan juga telah diskors karena dugaan keterlibatan mereka dalam pengumuman darurat militer, menambah keraguan tentang kesiapan pertahanan negara.
Meskipun ada kekosongan kepemimpinan di beberapa unit, militer Korsel menyatakan bahwa kesiapan mereka secara keseluruhan tetap terjaga.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Minta Maaf akibat Pernyataan Darurat Militer
Kepala Staf Gabungan mengungkapkan bahwa sebagian besar komandan yang diskors memimpin unit yang tidak terlibat langsung dengan pasukan garis depan yang akan berhadapan dengan Korea Utara.