Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi Turut Mendukung Gagasan Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD
- Penulis : Ulil
- Sabtu, 14 Desember 2024 18:49 WIB
POLITIKABC.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi, mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini menyarankan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Prabowo sebelumnya menyoroti beberapa masalah, termasuk tingginya biaya pelaksanaan pilkada.
Salah satu usulan yang muncul adalah agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Aboe Bakar menilai evaluasi terhadap pilkada perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik.
Baca Juga: Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Dukung Gagasan Prabowo agar Kepala Daerah Kembali Dipilih oleh DPRD
Ia berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis 12 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto juga mengusulkan reformasi sistem pemilu untuk mengurangi tingginya biaya politik dalam pilkada.
Menurut Presiden, sistem yang lebih efisien dapat meringankan beban calon kepala daerah sekaligus memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.
Baca Juga: Wacana Prabowo tentang Kepala Daerah Dipilih DPRD akan Jadi Acuan Pembahasan RUU Pilkada
"Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada," kata Aboe Bakar dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu 14 Desember 2024.
Sejalan dengan Prabowo, perihal anggaran Pilkada juga menjadi sorotan Aboe Bakar. Dirinya tak menampik bahwa pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Di sisi lain, ia menyatakan bahwa politik uang masih menjadi masalah signifikan dalam Pilkada. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut mengaku menerima banyak laporan soal politik uang atau money politic.
Baca Juga: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Respons Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin
Menurutnya, praktik politik uang merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka.
“Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi," ujarnya melanjutkan.***