POLITIKABC.COM - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sistem politik yang sedang diformulasi oleh partai yang dipimpinnya itu akan lebih efisien, namun tidak mengurangi hak dan nilai rakyat.

Pernyataan Bahlil itu melanjutkan soal usul Partai Golkar yang ingin merumuskan formulasi baru terhadap sistem politik di Indonesia, yang dinilai berbiaya tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam.

Untuk itu, Bahlil menyatakan sedang mencari formulasi perbaikan sistem politik yang tidak mengurangi hak rakyat. Seperti diketahui, salah satu opsi yang sempat disinggung Presiden RI Prabowo Subianto yakni kepala daerah dipilih DPRD. 

Baca Juga: Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Perlu Dipertimbangkan

"Sekarang kita lagi mencari formulasi yang tepat tentang sistem demokrasi kita yang pas sesuai dengan kaidah, kelaziman-kelaziman, adat-adat ketimuran dan budaya kita. Dan tanpa mengurangi nilai-nilai dan hak-hak rakyat yang ada," kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 13 Desember 2024. 

Bahlil menilai bahwa usulan konsep sistem politik yang lebih efisien itu telah disampaikan untuk penyesuaian sistem demokrasi yang sudah ada.

Saat ditanya soal gagasan itu akan dimasukkan dalam Omnibus Law Politik, Bahlil mengatakan bahwa konsep itu masih dirumuskan dan akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

Baca Juga: Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Dukung Gagasan Prabowo agar Kepala Daerah Kembali Dipilih oleh DPRD

Menurut Bahlil, biaya penyelenggaraan demokrasi, salah satunya untuk pilkada sangatlah mahal, baik dari penyelenggara, calon kandidat, hingga partai politik. Apalagi, biaya demokrasi itu dinilai sangat tidak wajar.

"Yang jelas, angkanya menurut saya enggak pas aja," ucap dia.

Padahal, kata dia, tujuan berdemokrasi yang utama adalah sebagai instrumen mewujudkan tujuan negara, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, mencerdaskan bangsa, dan menumbuhkan perekonomian.

Baca Juga: Wacana Prabowo tentang Kepala Daerah Dipilih DPRD akan Jadi Acuan Pembahasan RUU Pilkada

"Kan kita pikir, kita ingin demokrasi kita adalah demokrasi yang efisien lah, terlalu mahal ini demokrasi. Tetapi hak-hak rakyat jangan kita abaikan. Demokrasi kita melibatkan rakyat tapi jangan sampai mahalnya kayak gini gitu lho," tutur Bahlil.***