DECEMBER 9, 2022
Politik

Wamendagri Bima Arya Sugiarto Ungkap Penyebab Tingginya Angka Golput di Pilkada DKI Jakarta hingga 42 Persen

image
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ungkap tingginya Golput di Pilkada DKI Jakarta. (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

POLITIKABC.COM -   Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 tetap valid meski capaian tersebut diperoleh di tengah warga yang tak menggunakan hak suaranya alias golput mencapai sekitar 42 persen. 

Ia pun mengungkap sejumlah penyebab mengapa angka Golput di Pilkada DKI Jakarta bisa tinggi. 

Meski demikian, dia tetap memandang bahwa tingginya tingkat partisipasi politik akan membuat legitimasi demokrasi pun menjadi lebih baik.

Baca Juga: Pilkada DKI Jakarta 2024, Cawagub Dharma Pongrekun Singgung Pembangunan Waduk Sukamahi: Semoga Tidak Ada Korup

Dia menyebut persoalan legitimasi hasil Pilkada 2024 selanjutnya adalah menyangkut legitimasi kinerja pemerintahan kepala daerah terpilih itu sendiri.

"Ya, tetap saja itu valid," kata Bima ditemui usai Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.

"Sekarang publik menunggu bagi para kepala daerah terpilih ini untuk menunjukkan legitimasinya melalui kinerjanya, dan itu akan kami awasi bersama-sama dengan pemerintah," tuturnya.

Baca Juga: Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono Justru Menggunakan Hak Pilihnya di Pilkada Jawa Barat

Sebab, kata dia, banyak pula kepala daerah dengan raihan suara tipis pada pilkada, namun mampu menunjukkan kinerja baik pemerintahannya.

"Jadi yang pasti babak ini sudah dilewati walaupun tingkat partisipasi politiknya di beberapa titik rendah," ucapnya.

Dia lantas menuturkan faktor-faktor yang kiranya menjadi penyebab tingginya angka golput pada perhelatan Pilkada 2024.

Baca Juga: Pilkada DKI Jakarta: Relawan Ganjarist Deklarasi Dukungan untuk Paslon Pramono Anung-Rano Karno

"Bisa macam-macam ya karena faktor administratif, karena faktor ideologis, karena faktor teknis penyelenggaraan yang terlalu berdekatan antara pileg, pilpres dengan pilkada ini," tuturnya.

Halaman:
1
2
Sumber: Antara

Berita Terkait