POLITIKABC.COM -  Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jujur dan Adil (AMP2J) Jember berdemonstrasi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera memecat penyelenggara Pilkada 2024 tidak netral.

Akibat aksi tersebut, pagar di Kantor Bawaslu Jember rusak dan roboh. Bawaslu Jember pun menyayangkan aksi vandalisme massa tersebut, Rabu 13 November 2024.

Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana mengatakan, berkaitan dengan tuntutan massa AMP2J, pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap Panwascam yang diduga melakukan pelanggaran pilkada tersebut.

Baca Juga: Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto: Tambang Emas Rawan Disalahgunakan Oligarki Politik di Pilkada Jember 2024

"Ada proses yang harus dilakukan dan saya sudah menyampaikan langsung kepada panwascam yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan Bawaslu Jember," katanya, dikutip Kamis 14 November 2024. 

"Kami menghargai masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum karena hal itu dilindungi undang-undang, namun perlu diperhatikan terkait aksi vandalisme itu yang dilarang," katanya.

Menurutnya, Bawaslu Jember siap menerima kritik saat masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum, namun pihaknya sangat menyayangkan ketika terjadi aksi vandalisme karena Kantor Bawaslu merupakan aset pemerintah yang harus dijaga bersama.

Baca Juga: Hingga November 2024, Kekerasan Seksual yang Ditangani Satgas PPKS Universitas Jember Capai 22 Kasus

"Saya mengimbau masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan umum tidak melakukan vandalisme karena kami sangat terbuka untuk menerima kritik," katanya.

Ia menjelaskan pagar Kantor Bawaslu yang rusak dan roboh langsung diperbaiki oleh pihak Polres Jember dengan mendatangkan tukang untuk memperbaiki pagar tersebut.

"Gerbang pagar yang rusak dan roboh hari ini langsung diperbaiki dan perbaikan dilakukan oleh pihak Polres Jember, padahal rencananya kami akan memperbaikinya dengan menggunakan anggaran dari Bawaslu," ujarnya.***