DECEMBER 9, 2022
News

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Siap Suplai Kebutuhan Ikan untuk Program Makan Berigizi Gratis

image
Sejumlah anak-anak SD di Kota Madiun menangkap ikan dalam kegiatan Gemarikan di DKPP Kota Madiun (ANTARA/HO-Diskominfo Kota Madiun)

POLITIKABC.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, pihaknya siap mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Trenggono mengakui bahwa dalam penyediaan produk perikanan sebagai salah satu protein yang ada dalam menu MBG tidak ada kendala apapun. 

Ia justru meyakini mampu memasok produk perikanan, pasalnya stok ikan di Indonesia sangat melimpah.

Baca Juga: Sepanjang Tahun 2024, Kasus Kekerasan Kelompok Geng di Haiti Memakan Korban hingga 3.600 Jiwa

“Harus siap, itu program presiden,” ujar Trenggono di Jakarta, Selasa 22 Oktober 2024. 

“Dan kita dari sisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (siap mendukung) karena produk perikanan kita cukup melimpah,” katanya.

Sebelumnya, KKP mencatat produksi perikanan dari Januari hingga Juni 2024 mencapai 11,8 juta ton yang sebagian besar ditopang oleh hasil budidaya.

Baca Juga: DPR RI Sepakat Melanjutkan Pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

Kinerja sektor perikanan ini diikuti realisasi PNBP yang sudah mendekati Rp1 triliun atau tepatnya Rp963,64 miliar pada periode itu.

Salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo adalah makan bergizi gratis pagi dan siang, kepada total 82 juta warga. Mereka adalah anak-anak sekolah, anak-anak di rumah, dan ibu hamil.

Program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting) dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini.

Baca Juga: Sudah 12 Hari, 200 Ribu Warga Palestina di Kamp Jabalia Gaza Kini Tanpa Pasokan Makanan, Air dan Obat-obatan

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk program tersebut.***

Sumber: Antara

Berita Terkait