Profil Politisi Golkar Meutya Hafid yang Dilantik Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Ini Perjalanan Karirnya
- Penulis : Ulil
- Senin, 21 Oktober 2024 11:38 WIB

Dia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 dan berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Utara I. Perempuan yang kini menginjak usia 46 tahun itu kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024-2029 di dapil yang sama.
Hal tersebut merupakan ketiga kalinya Meutya terpilih menjadi anggota DPR, setelah pertama kali menjabat melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal pada 2010.
Sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024, Meutya memiliki pengalaman luas dalam menangani isu-isu strategis, termasuk bidang pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi.
Baca Juga: Jelang Akhir Masa Jabatan, Presiden Jokowi Ajak Jajaran Menteri Makan Siang di Istana Negara
Pengalaman tersebut memberikannya pemahaman tentang tantangan yang dihadapi sektor telekomunikasi dan informasi di Indonesia.
Tidak hanya itu, Meutya juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang vokal dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, serta memperkuat peran perempuan dalam politik dan pemerintahan.
Pengalaman ini menjadi modal penting bagi dirinya dalam menghadapi berbagai persoalan kompleks yang kini menjadi tanggung jawabnya sebagai Menkominfo.
Baca Juga: Profil Taufik Hidayat yang Dililih Sebagai Wakil Menteri era Kabinet Prabowo-Gibran
Meutya akan dibantu oleh dua orang Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yaitu Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria.
Tantangan di depan mata
Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid dihadapkan pada sejumlah tantangan besar yang perlu segera ditangani. Salah satu isu paling krusial adalah tentang pelindungan data pribadi.
Baca Juga: Daftar Nama Menteri Kabinet Merah Putih yang Dilantik Presiden Prabowo Subianto Hari Ini
Di era digital ini, kebocoran data pribadi menjadi ancaman serius bagi privasi individu dan keamanan nasional. Kasus-kasus kebocoran data yang melibatkan berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta telah memicu kekhawatiran masyarakat.