POLITKABC.COM - Anggota Fraksi PDI Perjuangan, T.B. Hasanuddin, mengungkapkan bahwa rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR RI mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada, yang diklaim bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat ambang batas pencalonan, berlangsung dengan sangat singkat dan segera diakhiri dengan ketok palu.

Ia menilai bahwa ada kejanggalan dalam rapat tersebut karena draf RUU Pilkada yang ditampilkan di layar tidak sesuai dengan dokumen draf yang dicetak dan dibagikan kepada anggota DPR yang hadir dalam rapat.

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), yang mencakup batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju dalam pilkada, mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang dihitung sejak pelantikan.

Baca Juga: Baleg DPR Sepakat Calon Tunggal Kades Ditetapkan lewat Musyawarah Mufakat

"Itu hanya 'sat-set sat-set' ketok saja, begitu ya," kata Hasanuddin kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024. 
 
"Saya ulangi lagi, tadi yang ditayangkan itu tidak sesuai dengan keputusan MK. Begitu dicetak, beda," kata purnawirawan jenderal bintang dua TNI AD tersebut.
 
Setelah itu, tambah Hasanuddin, Fraksi PDIP akan menggelar rapat guna membahas hasil rapat Badan Legislasi tersebut karena rapat itu tidak memberikan banyak kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangannya.
 
"Kami akan meneruskan perjuangan untuk tetap kita mendorong agar demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan," kata dia.

Sebelumnya, Baleg DPR RI menyepakati daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) terkait batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang dihitung sejak pelantikan.
 
"Setuju ya merujuk pada putusan Mahkamah Agung, ya? Lanjut?" tanya Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek saat memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada di Kompleks Parlemen.
 
Rumusan DIM nomor 72 yang disetujui Panja RUU Pilkada itu berbunyi: "d. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih."
 
Pembahasan DIM tersebut diwarnai dengan perdebatan fraksi atas putusan mana yang menjadi rujukan aturan, apakah putusan MA ataukah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mematok batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon.***