POLITKABC.COM -  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Darah Istimewa Yogyakarta, kompak melakukan sosialisasi tolak politik identitas dalam Pilkada 2024 kepada masyarakat supaya tercipta kenyamanan dan aman.

​Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kulon Progo Aris Zurkhasanah mengatakan KPU masif melakukan campaign/sosialisasi mengenai dampak politik identitas kepada masyarakat hingga kelompok masyarakat.

"Politik identitas biasanya muncul pada saat kampanye. Untuk itu, kami mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan menolak politik identitas," kata Aris, Selasa 23 Juli 2024. 

Baca Juga: Petakan Kawasan Rawan di Pilkada 2024, Bawaslu Kulon Progo Gandeng Pengawas Tingkat Desa

Ia mengajak semua pihak berkontribusi dengan turut mengkampanyekan hal-hal baik, melalui konten media sosial yang berisi ajakan sukseskan Pilkada tanpa ujaran SARA.

"Kami juga kampanye ajakan untuk cerdas sharing info terkait Pilkada 2024," ucapnya.

Aris Zurkhasanah mengatakan KPU Kulon Progo sebagai salah satu penyelenggara pemilu berharap warga dapat mengetahui dan memperhatikan proses Pilkada Kulon Progo 2024 terutama mengenai hak pilih, jangan sampai warga yang telah memenuhi syarat pemilih, pada hari 'H' pemungutan suara, menyia-nyiakan kesempatannya menjadi penentu nasib Kulon Progo untuk 5 tahun ke depan.

Baca Juga: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kulon Progo Segera Tetapkan Caleg Terpilih

"Ayo gunakan hak pilih pada Pilkada 27 November 2024 dengan memilih pemimpin yang amanah dan sesuai hati nurani," ajaknya.

Ketua FKUB Kabupaten Kulon Progo Surahmanto mengatakan embrio isu politik identitas dalam pemilu maupun pilkada harus dengan cepat dan sigap diselesaikan, jangan sampai isu tersebut berkembang sampai menimbulkan perpecahan, terutama dalam masa-masa tahapan pilkada.

"Mari jadikan kontestasi dalam Pilkada Kulon Progo ini sejuk dan damai dan senantiasa terhindar dari isu politik identitas, dan ajak semua warga untuk mengawal jalannya proses pilkada ini sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang," imbau dia.***