POLITIKABC.COM -  Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) patut disikapi dengan serius agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas yang berujung pada disintegrasi.

Hal itu disampaikan Bambang Soesatyo usai menerima pengurus Persatuan Putra Putri Angkatan Udara (PPPAU), Forum Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut (FKPPAL), dan Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) di Jakarta.

Menurut Bambang Soesatyo, peristiwa Mei 1998 mengajarkan bahwa gonjang ganjing ekonomi bisa berdampak pada sosial, politik, dan berujung pada masalah disintegrasi bangsa.

Baca Juga: Mahkamah Kehormatan Dewan akan Minta klarifikasi Bamsoet Berkaitan Pernyataan Amandemen UUD 1945

"Derasnya gelombang PHK yang menyebabkan pengangguran, jika tidak disikapi dengan serius dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat situasi sosial di masyarakat menjadi panas," kata Bamsoet sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin 24 Juni 2024. 

Menurut dia, gelombang PHK yang mulai melanda disebabkan oleh situasi perekonomian dunia yang tidak stabil. 

Misalnya, sudah ada sekitar 13.800 buruh tekstil terkena PHK dari Januari hingga Juni 2024, sebagaimana yang dilaporkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN).

Baca Juga: Polemik Amandemen UUD 1945, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Sampaikan Alasan Tak Hadiri Panggilan MKD

"Selain itu, setidaknya sudah ada enam pabrik besar yang tutup, dan empat pabrik besar yang melakukan PHK untuk efisiensi. Sektor ekonomi digital juga turut terkena, Tokopedia telah mengumumkan PHK pada 450 orang karyawannya," ucapnya.

Di saat bersamaan, kata dia, hampir 10 juta atau sekitar 22,25 persen Generasi Z berusia 15-24 tahun berstatus tidak memiliki kegiatan, baik kegiatan di pekerjaan, pendidikan, maupun pelatihan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Data lain dari Litbang Kompas, jika data Gen Z ditambah kelompok usia 25-29 tahun, maka terdapat 66 persen kalangan muda yang tidak memiliki kegiatan. Artinya, dua dari tiga kaum muda produktif berusia di bawah 30 tahun justru sedang menganggur atau tidak memiliki kegiatan," ujarnya.

Baca Juga: Terbukti Langgar Kode Etik, Ketua MPR Bambang Soesatyo: Biarkan Masyarakat Menilai

Dia menambahkan bahwa Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto setidaknya telah menyiapkan lima langkah dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan tersebut yakni, peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia terutama generasi muda untuk mendapatkan makanan bergizi dan akses seluasnya terhadap pendidikan.

Lalu, ketahanan pangan sebagai pertahanan bangsa Indonesia; diversifikasi segala lini sumber sumber daya yang ada melalui pemanfaatan teknologi; serta iklim usaha, pariwisata, dan optimalisasi resources.

"Dan kelima, gagasan keseimbangan geopolitik antara China, Barat dan Amerika Serikat, Timur Tengah, serta negara-negara Afrika. Di titik ini, Prabowo menekankan bahwa kedaulatan dan kepentingan Indonesia adalah hak yang utama, sehingga Indonesia tidak bisa hanya memihak pada satu kekuatan saja. Melainkan juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak," tuturnya.

MPR RI sendiri, ujarnya lagi, akan menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Gabungan bersama PPPAU, FKPPAL, dan HIPAKAD sebagai wujud soliditas kebangsaan, khususnya di masa peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto.

"Mengingat tantangan bangsa ke depan sangat besar, khususnya dari sektor perekonomian yang jika tidak diantisipasi sejak dini bisa mengakibatkan dampak sosial, politik, dan kebangsaan yang besar," ujar dia.***