POLITIKABC.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali menggugah lebih banyak kaum perempuan di wilayahnya aktif dalam proses pengambilan kebijakan.

Imbauan Bawaslu Bali kepada kaum perempuan ini, disampaikan agar persepsi bahwa politik merupakan perang gagasan eksklusif untuk laki-laki akan semakin terkikis.

Hal ini disampaikan anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani di Denpasar, Senin 24 Juni 2024. 

Baca Juga: Ini Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Bali hingga Tahun 2045

"Ini akan membuka pintu bagi generasi muda perempuan untuk bermimpi lebih besar dan mengejar aspirasi politik mereka tanpa hambatan gender," katanya.

Menurut dia, afirmasi perempuan dalam konteks politik akan mempengaruhi transformasi budaya dan perspektif publik terhadap peran gender.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali itu tidak memungkiri bahwa ada sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi kaum perempuan yang hendak terjun dalam perhelatan politik.

Baca Juga: Jelang Pilkada 2024, Pemkot Serang Geram Banyak Baliho Parpol Terpasang di Tiang Listrik hingga Pohon

Diantaranya budaya patriarki yang telah mengakar dalam banyak masyarakat membuat perempuan masih sering menghadapi diskriminasi, streotip, dan hambatan institusional yang menghalangi akses mereka ke posisi kekuasaan politik yang lebih tinggi.

"Kuota perempuan memang ada sebanyak 30 persen, namun itu hanya sebatas syarat administrasi untuk berkontestasi. Belum banyak perempuan yang memegang posisi sentral hari ini," ujar srikandi Bawaslu Bali itu.

Oleh karena itu, kata Ariyani, yang harus digenjot bersama dengan menambah literasi di bidang apapun kepada kaum perempuan yang diminati termasuk politik.

Baca Juga: Pilkada 2024, Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung Minta Bakal Calon hingga Parpol Tak Sembarangan Pasang Baliho

"Yakinlah perempuan pasti bisa," ucap anggota Bawaslu Bali dari Kabupaten Buleleng itu.

Termasuk dalam tahapan Pilkada Serentak 2024 diharapkan semakin banyak kaum hawa bisa terlibat aktif sebagai upaya menuju pelaksanaan pilkada yang berintegritas.

"Pemilihan yang berintegritas akan mengembalikan kepercayaan publik dan sekaligus dapat meningkatkan partisipasi pemilih," kata Ariyani.    ***