Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Resmikan Tanggul dan Jembatan Baru yang Terdampak Lahar Semeru
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Sabtu, 08 Juni 2024 20:09 WIB
POLITIKABC.COM- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono meresmikan selesainya tanggul Sungai Mujur dan Jembatan Mujur II Kloposawit, di Desa Kloposawit, Kabupaten Lumajang, Sabtu 8 Juni 2024. Seperti diketahui jembatan dan tanggul tersebut sebelumnya rusak akibat banjir lahar Gunung Semeru. "Alhamdulillah, hari ini kami meresmikan tanggul Sungai Mujur sesuai dengan janji pada waktu peninjauan ke lokasi bencana pada April yang lalu," katanya usai meninjau Tanggul Sungai Mujur di Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Banjir bandang lahar dingin Gunung Semeru menerjang sejumlah jembatan, antara lain jembatan bailey di Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, pada 18 April 2024. Jembatan yang baru berusia kurang dari satu tahun itu mengalami kerusakan pada sisi tertentu, sehingga tidak dapat digunakan sebagai jalur penghubung ke Desa Tumpeng. "Jembatan itu merupakan aksi cepat Pemprov Jatim terhadap dampak bencana banjir lahar dingin yang menerjang Kabupaten Lumajang pada pertengahan April 2024," tuturnya. Menurutnya, jebolnya tanggul Sungai Mujur itu memang harus segera ditangani, karena jika tidak segera ditangani akan berdampak luar biasa bagi masyarakat sekitar. "Penyelesaian tanggul itu lebih cepat dari yang disepakati, dari 2 bulan jadi 1 bulan 3 minggu. Itu menunjukkan bahwa teman-teman juga bekerja dengan niatan secepatnya mengatasi persoalan tanggul jebol," katanya. Ia menjelaskan Pemprov Jatim tengah menyelesaikan empat tanggul di lokasi berbeda di Kabupaten Lumajang dan juga ada lima jembatan yang dibangun dan satu jembatan diperbaiki, serta perbaikan jalan yang ada di Tawon Songo, Kecamatan Pasrujambe. "Saya kira hampir Rp52 miliar dan itu bukan jumlah yang kecil dengan menggunakan bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) karena jumlah itu sangat besar, dan merupakan bentuk perhatian kami," ujarnya. Adhy menjelaskan hal itu diberikan sesuai dengan kebutuhan daerah terdampak bencana dan didasari keterbatasan anggaran di pemerintah kabupaten/kota, sehingga untuk penanganan darurat bencana Pemprov Jatim menganggarkan melalui skema BTT.*** Sumber: Antara