POL - 10 Agustus 2023 Rencana pemerintah mengekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura dikritik perwakilan warga di DPR RI. Kebijakan ini dikatakan tidak sejalan dengan kerangka strategis ketahanan energi nasional. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, saat ini bauran Energi Terbarukan (EBT) baru di dalam negeri saja masih jauh dari target. Oleh karena itu, sangat aneh jika pemerintah terburu-buru melakukan ekspor ke negara lain. Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan kapasitas terpasang pembangkit EBT hanya 12,73 gigawatt (GW) atau 15% dari total 84,8 GW pembangkit listrik per tahun semester I 2023. Mulyanto mengatakan, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 23% mixed EBT pada tahun 2025. [caption id="attachment_11323" align="alignnone" width="300"] ilustrasi gambar(ligoid)[/caption] "Itu namanya pembangunan yang tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan negara. Itu hanya memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan negara lain," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (8/8). Anggota DPR PKS itu menegaskan, pemerintah harus bisa mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan negara lain. Pemerintah jangan sampai malah senang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pemasok kebutuhan EBT ke negara lain. “Seperti kasus ekspor pasir laut ke Singapura,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, EBT Vena Energy yang berbasis di Singapura bertujuan untuk mengekspor 2,5 kWh listrik ke seluruh negeri melalui investasi baru di pabrik panel surya dan penyimpanan baterai terintegrasi sistem tenaga surya di Batam, Kepulauan Riau. "Tidak cukup untuk kebutuhan mereka, kenapa malah berpikir ekspor. Ini namanya pengalihan. Salah arah," kata Mulyanto.  (Dil,rml,pol)