POL - 09 Agustus 2023 Wakil rakyat di DPR RI mengecam rencana pemerintah untuk mengekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Mereka menganggap kebijakan itu tidak sesuai dengan struktur strategi ketahanan energi nasional. Menurut Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI, bauran energi baru terbarukan (EBT) domestik masih jauh dari target saat ini. Karena itu, kecenderungan pemerintah untuk mengekspor barang ke negara lain adalah aneh. Sebagai informasi yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kapasitas pembangkit listrik tenaga EBT baru mencapai 12,73 gigawatt (GW) pada semester pertama tahun 2023, atau 15% dari total pembangkit sebesar 84,8 GW. Menurut Mulyanto, angka ini masih di bawah target, yaitu bauran EBT mencapai 23% pada tahun 2025. "Ini namanya pembangunan yang tidak selaras dengan prioritas kebutuhan bangsa. Sekadar memanfaatkan sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk kepentingan negara lain," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (8/8). Legislator PKS ini menegaskan, Kepentingan nasional harus menjadi prioritas pertama bagi pemerintah. Jika ada orang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai penyedia kebutuhan EBT bagi negara lain, pemerintah tidak akan senang menerimanya. "Ini kan mirip-mirip dengan kasus ekspor pasir laut ke Singapura," katanya. Sebelumnya diberitahu bahwa Vena Energy, perusahaan EBT berbasis di Singapura, memiliki tujuan untuk mengekspor 2,5 terawatt hour (TWh) listrik lintas negara melalui investasi baru dalam pabrik panel surya dan sistem penyimpanan baterai terintegrasi di Batam, Kepulauan Riau. Lebih dari 2 GW tenaga surya dapat dihasilkan oleh proyek ini, dan sistem penyimpanan energi baterai dapat menampung lebih dari 8 GWh energi bersih. "Untuk kebutuhan sendiri saja kurang, kok malah berpikir ekspor. Ini namanya salfok. Salah fokus," demikian Mulyanto. (Fa, Rml, Pol)