POL - 9 Agustus 2023 Kebijakan moneter dalam penyelenggaraan pemilu dianggap penyakit oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang disebut-sebut tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga masyarakat umum serta pejabat pemerintah. Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menyampaikan keynote speech dalam forum diskusi Sentra Gakkumdu bertajuk “Mewujudkan Pemilu Bersih” yang digelar di Jawa Timur, Selasa (8/8). “Beberapa penyakit pemilu; pertama, kemungkinan atau yang sering terjadi adalah politik uang,” ujarnya di awal diskusi. [caption id="attachment_11189" align="alignnone" width="300"] mahfud md (fajarid)[/caption] Mahfud menjelaskan pengertian kebijakan moneter yang dilarang dalam UU Pilkada Juli 2017 dan sering digunakan para caleg untuk meraih suara di daerah pemenangan. “Kebijakan moneter adalah upaya memenangkan pemilu dengan membeli dukungan,” lanjutnya. Bentuk pembelian dukungan secara borongan, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, melalui pejabat negara. “Politik moneter sering dibeli lewat mereka. Ada juga yang biasa disebut serangan subuh,” imbuhnya.  (dil,rml,pol)