POL - 02 Agustus 2023 Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPD Golkar Maluku Ridwan Rahman Marasabessy menyebut kegelisahan di akar rumput Partai Golkar menjadi alasan adanya desakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub). Menurutnya kegelisahan itu sudah muncul sejak lama. "Kegelisahan itu sudah muncul sejak lama, hanya saja di akar rumput ini tidak berani bicara," ujar Ridwan dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8/2023). Ridwan menyatakan kegelisahannya tentang belum dilantiknya banyak pengurus di tingkat 1 dan 2.  Akibatnya, karena DPD 1 belum dilantik, DPD 1 tidak dapat memastikan jadwal pelantikan karena banyak pengurus DPD 2 mempertanyakan posisi definitif dan kapan mereka akan dilantik. "Saya tidak meragukan keberadaan Pak Airlangga ya. Tetapi secara pribadi, dengan tidak dilantiknya seluruh DPD 1 saja, itu sebenarnya kayak gelisah. Karena ketika DPD 2 bertanya soal pelantikan, DPD 1 bilang DPD 1 saja tidak dilantik, bagaimana DPD 2 bisa dilantik?" ujar Ridwan. Menurut Ridwan, mesin partai tidak berfungsi dengan baik karena banyak kepengurusan di tingkat daerah "mengambang".  "Apalagi tahun depan kita akan menghadapi pilkada. Pilkada kan tidak bisa tanda tangan dari pejabat pelaksana tugas," ungkap Ridwan. Ridwan juga menyatakan bahwa calon legislatif saat ini masih "ogah-ogahan" dalam mensosialisasikan anggota partai dan caleg Partai Golkar.  karena, menurutnya, nomor urut caleg belum diumumkan. Dengan demikian, semua caleg masih merasa was-was, karena daftar calon potensial masih dapat diubah kapan saja. "Tapi apa arti saya orang kecil di daerah, apalagi saya ini baru dalam daftar calon sementara (DCS). Jangan sampai saya ngomong gini, ada keluar saya dihapus. Tapi sebagai kader saya berkeyakinan, rekan-rekan DPD 1 dan 2 akan berpikir sama dengan saya. Pak Sarmuji ngomong juga sama kan?" ucap Ridwan. Ia menyatakan bahwa ketidakpuasan yang telah diungkapkan sebelumnya telah memengaruhi hasil survei elektabilitas Partai Golkar, selain kekurangan capres atau cawapres internal. "Saya tengarai sebab tidak punya capres/cawapres internal, juga karena belum adanya pengurus daerah yang definitif dan nomor urut yang tidak turun-turun," ucap Ridwan. Menurut beberapa survei, Partai Golkar sekarang hanya memiliki elektabilitas satu digit, di bawah Partai Gerindra, dari sebelumnya dua digit.  Tingkat elektabilitas partai politik (parpol) yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 baru-baru ini diumumkan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI).  Hasilnya, PDI-P berada di puncak, dengan Gerindra dan Golkar di urutan kedua dan ketiga. Dalam paparannya secara online pada hari Minggu, 23 Juli 2023, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menyoroti penurunan elektabilitas Partai Golkar di tengah peningkatan elektabilitas PDI-P dan Gerindra. "Di survei telepon kami, elektabilitas Golkar lebih rendah lagi, 6-7%," ujarnya. Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 April–10 Mei 2023 juga menarik: elektabilitas Partai Demokrat melampaui Partai Golkar.  Hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Demokrat turun dari 0,7 persen pada Januari 2023 menjadi 8,7 persen pada saat ini.  Partai Golkar, sebaliknya, menurun dari 1,7 persen pada Januari 2023 menjadi 7,3 persen. "Capaian elektabilitas Demokrat menggusur elektabilitas Partai Golkar yang meraih 7,3 persen dan berada di posisi keempat," jelas Burhanuddin. (Fa, Dtk, Pol)