POL - 2 Agustus 2023 Nama Bahlil Lahadalia semakin santer dibicarakan sebagai sosok potensial sebagai calon kuetum partai Golkar. Salah satu pendukungnya adalah Wakil Ketua DPD Partai Golkar 1 Kawasan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, Asman Ilimi. Menurutnya, saat ini perlu adanya inovasi di lingkungan festival prosesi pohon beringin. Apalagi, Bahlil memiliki rekam jejak yang jelas. Diketahui, sebelum menjadi politikus, Bahlil merupakan pengusaha yang mengalami pasang surut dunia usaha sehingga hal ini sempat menjadi perhatian kader partai Golkar dari kalangan pengusaha UMKM. "Pak Bahlil bisa menjadi pengusaha yang inspiratif sekaligus memproyeksikan citra positif partai kita. Mengingat dia sukses dalam bisnis dan politik, bahkan mungkin menempatkannya pada posisi bertindak sebagai menteri saat ini," kata Asman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (Januari). 8, 2023). Bagi Asman pribadi, Bahlil dekat identitasnya ketika Presiden BPP HIPMI periode 2015-2019 juga memiliki kesamaan dengan Buton, mirip dengan dirinya. Menurutnya, hal itu patut dibanggakan karena memiliki putra daerah yang sukses di tingkat nasional. [caption id="attachment_10585" align="alignnone" width="300"] Siap jadi Ketum Golkar, Bahlil: Bentuk Tanggung Jawab(medcomid)[/caption] “Meski hanya kebetulan, citra Bahlil putra Buton bagi saya adalah sesuatu yang bisa saya banggakan. Karena sebagai anak bangsa Buton, ia merupakan sosok yang membanggakan di kancah nasional, mulai dari presiden HIPMI hingga para menteri. Partai Golkar membutuhkan sosok seperti Bahlil ke depan untuk mendongkrak perolehan suara pemilih, khususnya pemilih pelaku UMKM,” jelas Asman. Asman mengatakan, di dalam partai Golkar banyak suara negatif terhadap Bahlil. Salah satunya terkait dugaan Bahlil sebagai kader di partainya. Ia mencontohkan, hal itu sebenarnya bisa dilihat dari latar belakang Bahlil. “Meski banyak yang mempertanyakan posisi Bahlil di Partai Golkar, itu bisa dilihat langsung dari riwayat hidupnya. Memang, dia sudah puluhan tahun berkampanye untuk Golkar di Papua dan tidak pernah berpindah kubu ke partai lain. Dari Wakil Sekretaris Pemuda Partai Golkar Papua hingga Bendahara Golkar Papua, berbagai jabatan pernah diembannya. Jadi, mengingat kiprahnya di dalam partai, tidak ada alasan untuk meragukannya,” jelasnya. Namun, dia menjelaskan, jika Bahlil ikut dalam pertukaran calon presiden Partai Golkar, akan ada mekanisme partai yang harus diikuti. Berdasarkan ayat 3 pasal 39 AD/ART, pasal beringin, terdapat rangkaian langkah untuk mencapai Musyawarah Nasional. Pertama, diterimanya usulan DPD Partai Golkar di tingkat provinsi. Kedua, ada situasi yang sangat mendesak, seperti kasus korupsi yang menimpa mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Ia menyimpulkan: “Kalau menurut mekanisme partai, apalagi sesuai kesepakatan dengan AD/ART, maka Bahlil berhak ikut tukar caketum Golkar.” Lihat juga “Saat Ketua DPD Golkar Kalbar membantah klaim Bahlil soal G   (dil,dtk,pol)