POLITIKABC.COM -  Ekonom Didik Rachbini menilai tidak ada penjaga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seperti Hamzah Haz.

Kini, Wakil Presiden (Wapres) Ke-9 Republik Indonesia Hamzah Haz telah meninggal pada Rabu 24 Juli 2024 pagi, pukul 09.30 WIB di Klinik Tegalan, Jakarta.

Menurut dia, Hamzah Haz merupakan politisi tekun dalam menulis masalah politik APBN di media massa pada akhir 1980-an dan 1990an, serta menekuni dalam praktik kenegaraan saat pembahasan-pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di mana dirinya menjadi pimpinan partai oposisi yang loyal.

Baca Juga: AMPG mengukuhkan Prabowo sebagai Calon Presiden, Calon Wakil Presiden Airlangga 2024  

Politisi tersebut dinilai sebagai pemimpin yang matang, negarawan, pemikir, dan menyukai gagasan-gagasan bangsa dalam bidang politik serta ekonomi.

“Apa yang bisa ditiru dari Hamzah Haz? Komitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa meninggalkan aspek realitas dan rasional. Berbeda dengan pemimpin yang idealis utopis, yang tidak berpijak pada kenyataan,” ujar Didik, Rabu 24 Juli 2024.

“Selamat jalan Pak Hamzah Haz. Kita kehilangan lagi politisi negarawan, sekaligus penulis, pemikir dan kolumnis yang rajin memberikan pencerahan masalah-masalah ekonomi politik, hal kenegaraan, khususnya politik anggaran dan APBN,” ujarnya.

Baca Juga: Terus Naik Daun Pasca Selamat dari Upaya Pembunuhan, Donald Trump Umumkan Sosok Calon Wakil Presiden Amerika Serikat

Sebagai contoh, saat terjadi krisis APBN 20 tahun yang lalu, Hamzah Haz dinyatakan turun gunung untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut. 

Pro kontra perihal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak yang bisa mengarah ke dalam keadaan krisis politik.

Sikap yang diambil Hamzah Haz selaku mantan Wakil Presiden dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik.

Baca Juga: Wakil Presiden Ke-9 Hamzah Haz Meninggal, Karangan Bunga Ucapan Duka Cita Terus Berdatangan hingga Sore Ini

“Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana, meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” katanya.

Dalam hal ini, ujar dia lagi, Hamzah Haz tergolong pemimpin yang pro kebijakan harus berbasis bukti (evidence based policy). Jika politik populis yang anti rasional dijalankan oleh partai politik, maka pro kontra tersebut dikatakan bakal mengarah kepada krisis politik dan akan membuat masalah baru gabungan krisis APBN, krisis politik, hingga menjadi krisis ekonomi rakyat.

“Tidak ada lagi penjaga APBN seperti Hamzah Haz,” ujar Didik.

Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, membenarkan informasi terkait berpulangnya Wapres RI periode 2001-2004.***