POLITIKABC.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu instansi yang harus memperkuat pertahanan dan pengamanan data.

Hal tersebut disampaikan Hadi Tjahjanto karena Kementerian agraria memilik data tentang sertifikat lahan serta identitas warga yang memiliki lahan tersebut.

Hal ini disampaikan Hadi Tjahjanto saat meninjau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Ragunan, Jakarta Selatan, dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Selasa 2 Juli 2024. 

Baca Juga: BSSN Sebut Sejak Tahun 2023, Sudah Memprediksi akan Ada Serangan Siber di Pusat Data Nasional 

"Saya menekankan betapa pentingnya menjaga data, salah satunya Kementerian ATR/BPN karena menyimpan seluruh dokumen milik rakyat dan pemerintah, hampir seluruh Indonesia," katanya.

Menurut Hadi, ragam upaya penguat perlu dilakukan oleh instansi yang membidangi urusan tanah itu, salah satunya yakni memperkuat Computer Security Incident Response Team (CISRT) di instansi ATR/BPN.

Untuk diketahui, CIRST adalah tim yang menyediakan pelayanan berupa keamanan, pemantauan dan bertanggung jawab atas aktivitas siber jika terjadi insiden di sebuah instansi atau daerah.

Baca Juga: Serangan Siber di Pusat Data Nasional, Menkominfo Budi Arie Setiadi Sebut Tidak Ada Indikasi Kebocoran Data

Tim ini diharapkan Hadi menjadi garda utama yang bersiaga dalam melindungi dan memperkuat pengamanan data di Kementerian ATR/BPN.

"CISRT ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CISRT tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respon, dan siap untuk menangani permasalahan siber," kata Hadi.

Tidak hanya kepada CIRST, mantan Menteri ATR/BPN itu juga meminta kepada BSSN sebagai pemegang kendali utama pengawasan data di Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) 2 untuk mengantisipasi setiap aktivitas siber yang dianggap mengancam data nasional.

Baca Juga: Kasus Serangan Siber di Pusat Data Nasional, Jokowi Kumpulkan Jajaran Menteri

Dengan upaya tersebut, dia berharap Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu instansi yang memiliki sistem pengamanan data yang tangguh.

"Ini semua kepemilikan tanah ada di ATR/BPN, sehingga tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan tulus dan kita harus menjaga hak rakyat," tegas Hadi.***