Lebih lanjut, Ia menegaskan ada dua opsi bagaimana Pj. kepala daerah mengundurkan diri sebagai ASN.

Pertama, penjabat. kepala daerah dapat mengundurkan diri secara terhormat yakni mengajukan surat pengunduran diri 40 hari sebelum pendaftaran.

Kedua, jika penjabat. kepala daerah tidak mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan tapi mengikuti pilkada, maka akan diberhentikan oleh Mendagri.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Setiap Kepala Daerah Kreatif Fungsikan Lahan Tidur untuk Ini

“Jadi tinggal pilih (ingin) di mata publik positif dan elektabilitas akan naik karena fair, dibandingkan dengan isu yang keluar si A itu yang calon diberhentikan karena dia tidak melapor,” jelas Tito.

Di lain sisi, dirinya juga mengingatkan penjabat kepala daerah agar tidak memasang baliho yang mengarah pada dukungan pilkada sekalipun dipasang oleh masyarakat.

Apabila memang ingin memasang baliho, Tito menyarankan agar dapat menggunakan kalimat yang sesuai dengan tugas yang diemban.

Baca Juga: Tidak Mau Dijuluki Bapak Pengendali Inflasi, Mendagri Tito Karnavian: yang Tepat Itu Presiden Jokowi

"Kalau ingin pasang baliho bisa pakai kata sukseskan (penanganan) stunting atau program kegiatan penjabat gubernur dan jangan ada baliho sukseskan atau dukung nama penjabat gubernur ini, walaupun ini misalnya yang pasang masyarakat, tolong diturunkan," tegas Tito.

Selain soal Pilkada 2024, dia juga menekankan kepada kepala daerah pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, PAD yang kuat akan membuat daerah tidak bergantung pada dana transfer pusat, sehingga lebih mandiri. Hal ini akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Pastikan Belum Ada PJ Kepala Daerah yang Mundur untuk Maju di Pilkada 2024

Guna meningkatkan PAD, sambung dia, kepala daerah harus memiliki jiwa kewirausahaan dan mencari peluang potensi pihak swasta untuk mau bekerja sama mengembangkan daerah.