"Hal bertujuan mempermudah pendataan pemilih tps lokasi khusus. Kami mencoba menjaga fleksibilitas itu, tidak boleh terlalu melebar, sehingga bisa dipastikan berapa dpt di lapas dan lebih akurat," kata dia.

Kepala Disdukcapil Kota Bandarlampung Febriana mengatakan akan menindaklanjuti surat dari Lapas Rajabasa terkait 161 WBP di sana yang belum memiliki KTP elektronik.

"Semua akan kami tiindaklanjuti. Tapi tetap kami kroscek terlebih dahulu di sistem untuk melihat apakah benar-benar tidak memiliki data sama sekali atau tidak punya dokumen saja?," kata dia.

Menurutnya, Disdukcapil siap jemput ke Lapas Bandarlampung untuk melakukan perekaman kepada WBP, namun mereka harus siapkan data-data pendukungnya apabila memang belum sama sekali perekaman.

"Tentu kami juga akan mencermati WBP yang tidak memiliki elemen data kependudukan seperti belum perekaman sama sekali atau sudah pernah perekaman tapi hilang? Ini harus dibedakan. Kalau belum perekaman kami minta dokumen pendukungnya, tapi kalau sudah perekaman kan artinya tinggal cetak saja," kata dia.

Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kota Bandarlampung, Ika Kartika, mengatakan Lapas Rajabasa telah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu terkait pendataan pemilih WBP untuk pilkada mendatang.

"Pendataan pemilih di tps lokasi khusus di Lapas Rajabasa dilakukan langsung oleh KPU Bandarlampung. Yang kami data adalah WBP lengkap dokumen kependudukannya. Kamj juga masih tunggu data WBP-nya dari lapas, karena sampai saat ini belum menerimanya," kata dia.***